Subscribe: AKTA 4
http://akta4.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: mmss Feedage Grade B rated
Language: Indonesian
Tags:
ada  akan  dalam  dari  dengan  guru  honorer  ini  menjadi  mereka  pendidikan  pns  sudah  tahun  tidak  untuk  yang 
Rate this Feed
Rating: 3.9 starRating: 3.9 starRating: 3.9 starRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: AKTA 4

AKTA 4



Semua Tentang Guru : PLPG, UKG, UKA, RPP, Silabus, Media, PTK, DAPODIK, PNS, CPNS, Honorer K1 dan K2, Tunjangan Profesi, Fungsional, Sertifikasi.



Updated: 2017-12-09T04:51:07.293+07:00

 



HARAPAN HONORER K2 KEMBALI TERANG

2017-12-07T10:27:36.807+07:00

Kali ini informasi tentang pembahasan perubahan ASN Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dan pemerintah dalam hal ini Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) sepakat membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Januari 2018.

Kesepakatan tidak tertulis itu disampaikan Wakil Ketua Baleg Toto Daryanto saat rapat dengar pendapat umum dengan Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) dan anggota DPRD Kota Bontang serta Kabupaten Langkat, di Senayan, Rabu (6/12). Beliau sengaja telat masuk setengah jam dalam rapat ini karena ingin menyelesaikan secara adat dengan MenPAN-RB Asman Abnur. mereka berdua sudah lama berkawan karena sama-sama satu fraksi. Alhamdulillah, ada kabar baiknya dan bisa buat honorer K2 tersenyum demikian kata Toto.

Kabar baiknya, lanjut politikus PAN ini, MenPAN-RB bersedia membahas revisi UU ASN dengan membawa data honorer K2. Data base ini akan menjadi tolok ukur pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer K2. Apakah akan mengangkat secara bertahap atau diangkat seluruhnya.

"Jadi ini langkah maju. Sebelum revisi UU ASN dibahas, data base dibereskan dulu. Kalau sudah beres, prosesnya lebih cepat," ujar Toto.

Pada kesempatan itu, anggota Baleg DPR Rieke Diah Pitaloka menyampaikan, revisi UU ASN sudah masuk prolegnas 2018. Dengan demikian, revisi tersebut pasti dibahas. "Nggak usah khawatir. Walaupun pembahasannya sulit, kami akan tetap berusaha semaksimal mungkin. Kami yakin pasti ada jalan," tandas anggota Baleg dari Fraksi PDIP ini. (dikutip dari JPNN)



Usulan FHK2I Honorer K2 Diangkat jadi CPNS Dua Tahap

2017-12-05T11:44:05.340+07:00

FHK2I memberikan masukan agar Honorer K2 Diangkat jadi CPNS Dua Tahap, Perjuangan para tenaga honorer kategori dua (K2) agar bisa segera diangkat menjadi CPNS tidak pernah surut. Di setiap kota selalu terus-menerus melakukan perjuangan, nah sekarang di Tasikmalaya mereka juga berjuang.

Forum Honorer Kategori 2 Seluruh Indonesia (FHK2I) Kabupaten Tasikmalaya meminta pemerintah daerah ikut mendorong pemerintah pusat mendahulukan 1.000 guru honorer K2 di Tasikmalaya diangkat menjadi CPNS. Pada data guru honorer sebanyak 4.000 orang yang diajukan BKD (ke pusat, Red), minta honorer K2 dulu yang diprioritaskan demikian kata Ketua FHK2I Kabupaten Tasikmalaya Nasihin SPdi pada sebuah media di Lesehan Cipasung, Singaparna, Senin (4/12).
FHK2I, kata Nasihin, meminta pengangkatan guru honorer K2 menjadi CPNS sebanyak dua tahap. Tahun pertama, 2018 dan kedua, 2019. Menurut Nasihin, di Tasikmalaya, memang dalam satu tahun itu maksimal pengangkatan 700 PNS. Belum pernah lebih. Makanya minta guru honorer K2 diangkat selama dua tahap.

Untuk mengantisipasi adanya kecemburuan di antara guru honorer K2, kata Nasihin, pemerintah daerah harus menyediakan anggaran dari APBD bagi honorer yang belum diangkat menjadi CPNS. Jadi sambil menunggu diangkat menjadi PNS, mendapatkan uang kesejahteraan dari pemerintah daerah berupa insentif. Untuk meredam terjadinya kesenjangan diantara guru honorer K2.



PENDIDIKAN PROFESI GURU / PPG

2017-12-03T20:02:14.874+07:00

Pendidikan Profesi Guru atau biasa disebut PPG merupakan pengganti PLPG. Sesuai postingan kami sebleumnya yakni tentang PLPG dihapus diganti PLPG memang sudah dijalankan dan dimulai start bulan Nopember 2017 dimulai dengan seleksi peserta PPG. Seleksi juga dilakukan melalui SIM GTK individu masing-masing guru.

JAdi sekarang ini setiap guru yang sudah memilih akun SIM GTK diharapkan terus memantaunya, dan juga salaing bertanya sesama teman seangkatan karena informasi yang diberikan tidak melalui dinas kabupaten / kota tapi langsung menuju ke akun SIM PKB masing-masing individu. Data SIM PKB ini diambil dari data DAPODIK yang dikerjakan oleh operator Sekolah.


Amanat Undang-undang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen pasal 8 menyebutkan bahwa Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa pendidikan profesi merupakan pendididkan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional dinyatakan pula pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru. Regulasi tersebut melandasi terjadinya reformasi guru di Indonesia dimana guru harus disiapkan melalui pendidikan profesi setelah program sarjana.



Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dikembangkan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) dengan mengacu kepada Standar Pendidikan Guru (Standar DikGu) yang mencakup standar pendidikan,standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.


Program Studi PPG merupakan program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Program Studi PPG diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan pendidikan, seperti:
(1) kekurangan jumlah guru (shortage) khususnya pada daerah-daerah terluar, terdepan, dan tertinggal,
(2) distribusi tidak seimbang (unbalanced distribution),
(3) kualifikasi di bawah standar (under qualification),
(4) guru-guru yang kurang kompeten (low competence), serta
(5) ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu (missmatched)

Kutipan diatas merupakan kutipan dari Pedoma Peneyelenggaraan Pendidikan Profesi Guru yang bisa  di download disini

Sementara itu dulu... terus bagaimana dan apa bedanya PPG dalam jabatan, PPG Prajabatan dan PPG murni ? nanti kita lanjutkan. Jadi walau blog ini judulnya akta4 yang sudah tidak diberlakukan tapi inti nya adalah membahas pendidikan guru... Sip




PLPG DIHAPUS GANTI PPG

2017-11-23T22:26:39.681+07:00

Tahun ini merupakan tahun terakhir yang diamanatkan Undang-undang Guru dan Dosen untuk pelaksanaan PLPG. Tahun 2018 nanti menjadi PPG dengan pendidikan lebih lama yang dibagi menjadi yakni pendidikan PPG dalam jabatan (bagi mereka yang sudah PNS atau Guru Tetap) dan PPG non jabatan (bagi mereka yang lulus S1 pendidikan). Jadi PLPG dihapus diagnti PPG

Hal ini dilakukan pemerintah agar profesi guru semakin dihormati dan dihargai demikian juga kesejahteraan mereka. Adapun pelaksanaan PPG akan dimulai tahun 2018 dimana didahului pada bulan Nopember 2017 mengundang semua guru yang dinyatakan layak (disharing dari DAPODIK) untuk mengikuti seleksi. Yang belum terundang tapi sudah merasa layak dipersilahkan untuk memperbaiki data terlebih dahulu dengan kroscek DAPODIK mereka kepada operator sekolah yang bertanggungjawab



Pendaftaran calon peserta PPG sudah ditutup 20 Nopember 2017, seanjutnya para peserta melihat dalam SIM PKB dimana mereka akan diujikan dan tanggal berapa. Jadi jangan lupa untuk selalu mengecek SIM PKB. MAteri yang diujikan yakni TKD, TKB dan bahasa Inggris

Setelah ujian ini dan lolos maka akan langsung mengikuti PPG sesuai petunjuk berikutnya, jadi bersiap-siaplah... Semua biaya PPG untuk mereka yang berasal dari angkatan PNS 2015 mendapat baiaya dari Pemerintah. belum ada pengumuman resmi dari LPMP berpa biaya yang dikeluarkan bagi mereka yang mengikuti PPG.



Pengangkatan Bidan PTT usia 35 Tahun keatas ke CPNS

2017-11-23T22:12:48.373+07:00

Kembali lagi masalah honorer k2..... Ratusan honorer kategori dua, perwakilan 23 provinsi pagi ini berangkat ke DPR RI. Mereka ingin memperjuangkan kejelasan nasibnya untuk diangkat menjadi PNS. Dan ada juga alasan yakni mempertanyakan alasan DPR memprioritaskan bidan, kenapa honorer k2 tidak diikutkan ?

Ada banyak yang akan mereka tanyakan. Salah satunya soal bidan yang sebagian besar sudah diangkat PNS. Sebagian lagi yang usia 35 tahun ke atas tengah digodok demikian kata Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Jawa Barat, Imam Supriatna kepada salah satu media (23/11).



Secara terpisah, anggota Badan Legislasi DPR RI Bambang Riyanto mengakui, ada kemungkinan bidan PTT 35 tahun ke atas diangkat PNS. Ini dilihat dari upaya DPR membentuk Panja Kebidanan. "Ini akan saya pertanyakan juga di rapat pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) 4 Desember nanti. Karena antara bidan dan honorer K2 sama-sama harus diperjuangkan," ujarnya.

Baleg akan tetap komitmen membahas masalah honorer K2. Apalagi Supres-nya (Surat Presiden, red) sudah turun dan tinggal dibahas. Kalau bidan bisa diperjuangkan jadi PNS, harusnya honorer K2 juga bisa. Kalau dibilang perannya penting, guru honorer juga sangat penting. Jadi sama-sama butuh perhatian pemerintah dan DPR. Aneh m.. tapi apapun itu honorer k2 harus terus mengikuti perkembangan di DPR, disanalah harapan untuk mengubah salah satu peraturan (ASN) agar honorer k2 bisa diangkat menjadi PNS



Akta 4 berganti Kuliah BI (berbagai Ilmu) di UT

2017-11-11T21:43:01.932+07:00

Mungkin Akta4 sudah nggak dikenal lagi, maklum terakhir lulusan akta4 mungkin yang diakui hanya dibawah tahun 2008 ... setelah itu kalau mau jadi guru ya harus sekolah minimal 8 semester walau kamu sudah pernah kulian S1.

Karena itu pemerintah akhirnya meluncurkan program khusus lagi bagi mereka yang sudah S1 tapi masuk keguruan... agar tidak perlu lagi menempuh selama 8 semester atau kurang lebih 4 tahun tapi cukup menjalaninya dengan transfer 3 semester.



Ya, salah satu yang sudah buka yakni Universitas terbuka (UT), ini kelihatan mirip dengan akta4, cuman kalau akta4 hanya 2 semester mata kuliahpun sedikit, beda 1 semester sehingga jelas mata kuliahnya lebih banyak. Maklum sekarang ini banyak sarjana yang bukan kependidikan ingin mengajar karena tergiur fasilitas yang diterima guru yakni salah satunya adalah sertifikasi

Alhamdulillaah .. saya sebagai penulis dan pemilik blog ini yang dulu juga engikuti kegiatan Akta4 lulus juga sekarang juga telah menyelesaikan program pendidikan yang ada di Universitas Terbuka (UT). Insya Allah kalau tidak ada halangan beberapa materi yang telah saya pelajari di UT akan saya share di blog akta4 ini, karena blog ini dulu asalnya juga dari pendidikan.

Sekian dulu ya... lama nggak posting karena banyaknya kegiatan offline yang harus saya tangani termasuk salah satunya ujian semester terakhir di PGSD BI Universitas Terbuka



Pembelajaran K13 Kelas 4 Tema 1 subtema 2

2017-07-30T07:57:56.556+07:00

Kurikulum 2013 sudah mulai di implementasikan lagi di tahun 2016 dan 2017 ini secara bertahap. Di tahun 2016 tahap 1 (mereka yang sudah siap) di kleas 1 dan 4 yang selanjutnya di tahun 2017 mereka naik di kelas 2 dan 5 sehingga di tahun 2018 tahap 1 sudah semua. Berikutnya tahap 2 yang dimulai tahun 2017 ini.Jadi pengimplementasian di setiap sekolah berbeda-beda tergantung kesiapan sekolah tersebut. Pemerintah mengharapkan ditahun 2020 semua sudah memakai kurikulum 2013. Kurikulum 2013 revisi tahun 2016 menjadikan pelajaran Matematika dan penjasorkes keluar dari Tema. Jadi lebih terfokusTerus bagaimana sih Tema, sub tema itu pembelajarannya ? berikut deh contoh yang ada di Kurukulum 2013 Revisi 2016 kelas 4 tema 1 sub tema 2 :Kelas / Semester               : IV / ITema                                 : Indahnya KebersamaanSub Tema                         : Kebersamaan dalam KeberagamanPembelajaran                    : IIAlokasi Waktu                 : 1 hariA.           Kompetensi IntiK I I  Menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya .K I 2 Memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun , peduli , dan percaya diri dalamberinteraksi dengan keluarga, teman dan guru.KI 3  Memahami pengetahuan factual dengan cara mengamati [mendengar, melihat, membaca ] dan bertanya berdasarkanrasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk , ciptaaa Tuhan dan kegiatannya, dan benda benda yang dijumpainya dirumah, sekolah dan tempat bermain.KI 4   Menyajikan pengetahuan factual dalam bahasa yang jelas sitematis, dan logis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan  perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Mata Pelajaran Kompetensi Dasar [ KD ] Indikator Pencapaian Kompetensi PP KN  3.4 Memahami berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan 3.4.1 Menjelaskan bahwa keberagamanakan memperkaya keberagaman ketika bekerja sama 4.1 Bekerja sama dalam berbagai bentuk keberagaman suku bangsa, sosial , dan budaya di Indonesia yang terikat persatuan dan kesatuan. 4.4.1Menceritakan pengalaman dari bekerja sama dalam keragaman. SBdB       3.3 Memahami dasar dasar gerak tari daerah. 3.3.1 Menyebutkan macam – macam gerak tari 4.3  Meragakan dasar – dasar gerak tari daerah 4.3.1 Mempratekan tarian bungong jeumpa dengan farmasi dan iriringan music [...]



LOWONGAN CPNS 2017

2017-07-19T21:08:41.186+07:00

Akhirnya keluar juga pengumuman penerimaan CPNS 2017.Badan Kepegawaian Negara (BKN) merespons positif penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan Mahkamah Agung (MA). Formasi untuk kedua instansi tersebut sebanyak 19.210 orang.

Lulusan cum laude (dengan pujian) sebanyak 468 orang, asal Papua dan Papua Barat sebanyak 301 orang. Mohammad Ridwan, kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN mengatakan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, proses pengadaan CPNS dilakukan melalui tahapan (1) perencanaan, (2) pengumuman lowongan, (3) pelamaran, (4) seleksi, (5) pengumuman hasil seleksi, (6) pengangkatan CPNS dan masa percobaan CPNS, dan (7) pengangkatan menjadi PNS.

BKN saat ini sedang menyiapkan infrastruktur pendaftaran CPNS online yang baru akan dibuka pada 1 – 31 Agustus 2017 pukul 10.00 WIB melalui sscn.bkn.go.id. Diimbau masyarakat hanya percaya dengan informasi di website pemerintah. Masyarakat bisa memantau informasi hanya pada informasi yang tersaji pada website pemerintah dengan domain go.id. Khusus BKN, semua informasi akan dipusatkan (one stop service) pada web tersebut.



AGMP VS PGRI ?

2017-07-04T06:31:27.744+07:00

WAJIB DIBACA TUNTAS UNTUK PENGURUS DAN ANGGOTA PGRI Oleh : Dr (Cand) Dudung Nurullah Koswara, M.Pd(Ketua PGRI Kota Sukabumi)PGRI Dalam Target, Waspadalah!!! Sungguh kaget melihat begitu keras Ibu Ketua Umum PB PGRI berbicara “menghantam” Dirjen GTK dihadapan Mendikbud Prof. Muhadjir dan semua jajaran Kemdikbud. Terus terang saya melihat “serangan” Ibu Ketua Umum PB PGRI terhadap Dirjen GTK di sarangnya bagaikan induk ayam yang melindungi anak-anaknya dari bahaya pemangsa. Ibu Ketua Umum terlihat “emosional” dalam membela para guru, bagaikan seorang Ibu yang selalu memikirkan nasib anak-anak tercintanya. Kesimpulannya Ibu Ketua Umum PB PGRI Dr Unifah Rosyidi benar-benar menumpahkan kekesalan terhadap birokrasi pendidikan setingkat Dirjen GTK. Bahkan diantara sejumlah argumen yang disampaiakn beliau katakan bahwa sesungguhnya Dirjen GTK adalah made in PGRI tetapi malah merepotkan PGRI dan banyak menyakiti guru. Dirjen GTK dibuat untuk memudahkan guru malah menyusahkan guru. Itulah “teriakan” Ketua Umum PB PGRI dihadapan Mendikbud dan jajarannya. Selanjutnya Ibu Ketua Umum PB PGRI mengatakan termasuk 20 persen APBN pendidikan yang “dinikmati” kita semua warga kemdikbud adalah perjuangan PGRI. Plus trilyunan anggaran yang berputar di kemdikbud berkaitan TPG adalah perjuangan PGRI. PGRI telah menjadi pejuang kesejahteraan bagi Kemdikbud dan Dirjen GTK khususnya tetapi mengapa masih banyak guru yang dipersulit. Bukankah honorer masih bermasalah? Bukankah kenaikan pangkat guru masih bermasalah? Bukankah moratorium masih menyisakan masalah? Bukankah maslah UKG masih dianggap memberatkan dan bermasalah? Bukankah PLPG menghilang menjadi PPG bersubsidi? Bukankah para guru terus disibukan dengan administrasi yang memberatkan dan merugikan waktu guru dalam melayani anak didik? Sejumlah kekesalan ditumpahkan Ibu Ketua Umum PB PGRI dihadapan semua pejabat Kemdikbud. Sahabat PGRI semua, yang paling mengesalkan bagi kita semua dan membuat Ibu Ketua Umum PB PGRI naik tensi adalah adanya tiga kebijakan yang telah “menghina” PGRI sebagai organisasi profesi guru yang sudah cukup berjasa di negeri ini namun diperlakukan tidak “manusiawi”. Secara “sembunyi-sembunyi” Kemdikbud melalui Dirjen GTK telah membuat sebuah aturan yang menyakitkan dan merendahkan derajat para guru. Aturan yang dimaksud adalah PP 19, Permendikbud No 23 Tahun 2017 dan Rencana Permendikbud berkaitan Asosiasi Guru Mata Pelajarn (AGMP). PP 19 telah merendahkan derajat para guru dan anak-anak guru. Diantaranya, maslahat tambahan yang merupakan satu bentuk apresiasi/kehormatan para guru dan putra-putri guru dihilangkan. Hal lainnya berkaitan PLPG, eksistensi pengawas, beasiswa guru diubah tanpa melibatkan PGRI. Ini sebuah upaya “cerdik” yang tak lajim. Namun yang paling mematikan dan merendahkan kehormatan eksistensi guru adalah akan hadirnya AGMP. AGMP adalah sebuah asosiasi guru mata pelajaran yang terlihat manis namun benar-benar menghina PGRI. Memang terkadanag sesuatu yang terlihat menawan, manis, cantik dan warnanya menggoda bisa menjadi penipu terbaik. Makanya dalam dunia hipnotis, menipu dan mengkecoh dibutuhkan upaya cerdik agar terlihat baik atau sangat baik. AGMP adalah mesin “pelenyap” PGRI. Bila kita baca draft AGMP maka jelas sudah menolak pensiunan, menolak para dosen dan menolak tenaga kependidikan, dalam AGMP hanya diisi oleh guru saja. Anehnya AGMP dipaksa didirikan oleh pemerintah dengan anggaran dari pemerintah. Semua guru harus masuk dalam satu wadah AGMP. Wajah AGMP memang terlihat sepintas menggoda namun kita tidak tahu apa sesungguhnya dibalik sesuatu yang manis. Apa saja yang terlihat menggoda dari AGMP? Menjanjikan bersatunya semua guru se-Indonesia dalam satu wadah asosiasi. Memudahkan cairnya TPG karena akan disisihkan untuk AGMP. Menjadikan AGMP sebagai [...]



HUKUM GURU MEMBERI SANKSI MURID

2017-07-04T06:23:37.870+07:00

Mungkin beberapa bulan yang lalu pernah mendengar kasus guru yang dituntut siswanya karena melakukan pemberian sangsi yang keras, nah ini Peraturan Pemerintah yg melindungi Guru dalam melaksanakan tugas nya adalah PP No. 74 tahun 2008 Hal ini perlu diperhatikan oleh Murid/Wali Murid, kepolisian, kejaksaan, Pengadilan Negeri (PN) dan Pengadilan Tinggi (PT)

Adapun PP No. 74 tahun 2008 berbunyi Pasal/Ayat tentang guru :



1⃣ Pasal 39 ayat 1. "Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulismaupun tidak tertulis yang ditetapkan guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembelajaran yang berada di bawah kewenangannya," Dalam ayat 2 disebutkan, sanksi tersebut dapat berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

 2⃣ Pasal 40. "Guru berhak mendapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing," Rasa aman dan jaminan keselamatan tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi dan keselamatan dan kesehatan kerja.

 3⃣ Pasal 41. "Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihakpeserta didik, orang tua pesertaBu didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain,"

Jadi diperhatikan ya... walaupun begitu guru sekarang ini lebih sabar dan kreatf kok, jadi sudah sangat jarang sekali guru menggunakan kekerasan fisik dalam menghukum siswanya, apalagi kalau ada langsung tersiar di Televisi.... Yang sabar ya Pak dan Ibu  Guru



BIDAN PTT DIANGKAT CPNS

2017-03-21T09:06:12.488+07:00

Tahun kemarin yakni tahun 2016 diiadakan test cpns khusus Bidan PTT seluruh Indonesia khususnya daerah tertinggal dan pinggiran. dotal keseluruhan Bidan PTT 43 ribuan... dinyatakan lulus semua, 39 ribu langsung diangkat CPNS sedangkan sisanya masih belum. 4.220 bidan PTT yang berusia di atas 35 tahun diarahkan untuk menjadi Pegawai Pemerintrah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) daerah.

Dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek mengungkapkan, pengangkatan bidan PTT di atas 35 tahun tersebut menjadi PNS memang terganjal aturan. Dalam pasal 6 Peraturan Pemerintah 98/2000 tentang pengadaan PNS juncto PP 78/2013 dijelaskan, bahwa syarat PNS setinggi-tingginya berumur 35 tahun. Peraturan inilah yang sudah diajukan untuk dirubah oleh DPR yakni masuk Draft UU Tenaga Honorer, cuman sampai hari ini belum di putuskan oleh pemerintah.

Solusinya mereka tidak bisa diangkat menjadi PNS pemda, Persoalan tersebut pun sudah dibawa ke rapat terbatas di Istana bersama Presiden Joko Widodo. Dari hasil rapat tersebut, mereka diarahkan untuk menjadi PPPK daerah.

Saat ini, aturan terkait pengarahan ini tengah disusun sehingga bisa segera diterbitkan. Selama menunggu ini selesai mereka tetap bekerja dan mendapat gaji serta tunjungan seperti biasa.


Walau menjadi PPPK daerah, hak-hak dan tupoksi kerja para bidan PTT ini sama dengan bidan PNS. Bedanya hanya  tak ada jaminan pensiun yang diberikan.Kemenkes bersama dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tengah berupaya agar para bidan yang nantinya menjadi PPPK ini mendapat jaminan hari tua. Usulan tersebut pun sudah mendapat sinyal positif dari presiden. Dalam kesempatan itu, Nila turut meluruskan isu menyesatkan yang berhembus soal kecurangan yang dilakukan Kemenkes dalam seleksi tenaga kesehatan PTT.

Dia menjelaskan, dari 43.310 tenaga kesehatan PTT yang mengikuti seleksi PNS, seluruhnya dinyatakan lolos seleksi. Hanya saja, saat pengumuman harus terganjal aturan yang harus dikomunikasikan dengan kementerian/lembaga terkait.

Memang tes dilakukan Juli 2016 dan diumumkan 2017. Dalam enam bulan tersebut, hasil seleksi sudah diserahkan ke KemenPANRB. Jadi tidak itu namanya dikeep agar yang usianya akan menginjak 36 tahun gugur demikian katanya. Selain itu, lanjut dia, perhitungan usia maksimum dilakukan saat yang bersangkutan mendaftar sebagai CPNS bukan saat pengangkatan



KN-ASN Dukung Revisi UU ASN

2017-03-06T14:06:00.438+07:00

Kali ini Komite Nusantara Aparatur Sipil Negara (KN-ASN) melakukan kajian terhadap honorer, pegawai tidak tetap (PTT), dan tenaga harian lepas (THL). Dari kajian tersebut ditemukan ada 174 jenis jabatan profesi dalam empat bidang jenis tenaga.

Yakni, bidang kependidikan, kesehatan, administrasi/teknis dan penyuluh yang tersebar di 452 provinsi/kota/kabupaten di Indonesia. Kompetensi mereka teruji dengan masa kerja didominasi di atas sepuluh tahun serta pendidikan yang sesuai dengan jenis profesi yang ditempati demikian kata Ketua Presidium KN-ASN Mariani di Jakarta, Senin 6 Maret 2017

Pengesahan Revisi UU ASN pada 24 Januari 2017 menjadi RUU inisiatif DPR merupakan road map bagi penuntasan status kepegawaian serta kesejahteraan. Hal itu sekaligus kepastian hukum bagi pegawai pemerintah non-PNS yang telah bekerja di instansi negara. KN-ASN sangat mendukung revisi UU ASN. Karena hanya dengan jalan itu pegawai non-PNS (honorer, PTT, THL) bisa diangkat PNS. Apalagi kompetensi mereka sudah sangat teruji karena rata-rata sudah bekerja di atas sepuluh tahun demikian ‎tegas Mariani



Draft UU Tenaga Honorer K2

2017-03-21T09:03:14.061+07:00

Honorer kategori dua (K2) Jawa Barat siap menggeruduk Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Mereka marah kepada Ketua KASN Prof Sofyan Effendy yang meminta Presiden Joko Widodo menolak revisi UU ASN yang menjadi hak inisiatif DPR. ‎Honorer K2 Jawa Barat siap mendatangi Kantor KASN di Jakarta menyangkut perbuataan seorang profesor yang merendahkan martabat honorer.

Demikian kata Korwil Forum Honorer K2 Indonesia Jawa Barat Imam Supriatna pada sebuah media Ketua KASN sepertinya pura-pura tidak tahu tentang pengabdian K2 yang tulus membentuk manusia Indonesia berahlak mulia walaupun penghasilannya jauh antara bumi dan langit, dibanding profesor yang pasti pendapatannya selangit. Seandainya profesor punya anak yang menjadi honorer, saya yakin pak profesor kemungkinan tidak akan mengatakan hal seperti itu, seharusnya juga melihat pengabdian honorer k2 yang sudah 10 sampai 20 tahun.

 Meski statement Prof Sofyan bertentangan dengan keinginan honorer K2 untuk segera diangkat menjadi CPNS, revisi UU ASN akan tetap jalan. Presiden Jokowi juga diyakini akan memihak kepada rakyat kecil. Berita beberapa hari yang lalutentang Ketua KASN Berharap Presiden Tolak Revisi UU ASN, Kalau hanya seorang Prof Sofyan Effendy yang menolak revisi UU ASN, ‎honorer k2 optimistis presiden akan tetap melihat dan menghargai pengabdian kami sehingga pantas untuk diangkat menjadi PNS. Mohon maaf Pak Prof, hidup ini hanya sementara. Jangan merasa pintar, di atas langit masih ada langit, begitu katanya.



HARAPAN HONORER K2 UNTUK DIANGKAT CPNS MUNCUL KEMBALI !

2016-12-06T19:44:26.990+07:00

Baleg DPR (sebanyak 10 fraksi) menyatakan setuju revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) dijadikan usul inisiatif dewan. Revisi UU ASN itu nantinya mengakomodir pengangkatan seluruh honorer, PTT, maupun non kategori, menjadi CPNS. Para honorer pun bertekad untuk mengawal revisi tersebut hingga disahkan menjadi UU.

Mereka akan tetap mengawal pembahasan revisi UU ASN. Karena sudah separoh jalan, jadi tidak boleh dibiarkan. Seluruh honorer maupun non honorer harus berjuang dan terus mengawal ini demikian tegas Ketum Forum Honorer Kategori Dua Indonesia (FHK2I) Titik Purwaningsih kepada sebuah media.



Ketua Forum Bidan PTT yang juga Presiden Nasional Revisi UU ASN, Marian‎i mengungkapkan, saat ini seluruh honorer maupun non honorer tidak lagi melihat profesi. Yang dilihat adalah kumpulan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai kontrak, dan pegawai tetap non PNS.

‎"Perjuangan kami untuk kepentingan bersama, tidak ada pengkotakan. Walaupun masih ada forum yang belum bergabung, tapi tetap misi kami untuk semua," ujarnya. Sampai saat ini menurut Mariani, sudah 12 forum yang bergabung yaitu‎ Bidan PTT Pusat Indonesia, Pager Nusantara (honorer K2), FK THLBPP Nusantara, Presidium Perjuangan ITBPPI, FK THL POPT Nusantara, FKP2I Pendamping Perkebunan, FKPPBI Penyuluh Perikanan, FTI (Inseminator Peternakan), FK BPPPN (BanPol PP), FOPPSI, PMT, dan FHK2I.

Mereka tetap membuka ruang bagi kawan-kawan forum yang belum bergabung, bersatu kita akan lebih kuat.

Namun demikian ada info yang beredar Jumlah honorer kategori dua (K2) yang akan diangkat menjadi CPNS bakal berkurang banyak. Pasalnya, dari total honorer K2 440 ribuan, banyak di antaranya yang tidak aktif lagi. Baik karena mengundurkan diri, meninggal, maupun pindah lokasi. Jadi khusus honorer k2 sisa jumlahnya tidak akan bertambah malah seharusnya berkurang.

Semoga semua berjalan lancar dan nasib mereka lebih baik dan jelas.



PEMANGKASAN APBD BERDAMPAK PADA HONORER

2016-11-12T04:19:59.964+07:00

Beberapa Kabupaten dan kota di Indonesia mulai kebingungan dalam menggaji para honorer, maklum gaji mereka masuk dalam APBD sedangkan keuang yang masuk tidak sesuai yang diperkirakan sehingga gaji para honorer tidak bisa dikeluarkan karena mempetnya anggaran.



Contoh di kota batam bahkan sekitar 49 orang untuk sementara dirumahkan, sedangkan Kabupaten Nunukan tidak merumahkan tapi menurangi kisaran gaji yang diterima. Buruknya pengelolaan APBD menjadi masalah utama. Akhirnya mereka mengajukan P- APBD agar bisa memenuhi, dengan mencoba mengurangi anggaran TPP guru PNS sekitar 20%... tapi apa boleh ya ? dilema juga. Tapi daripada merumahkan tenaga honorer khususnya guru yang saat ini sangat dibutuhkan mungkin ini juga merupakan solusi. Karena beban mengajar guru honorer dan PNS sama..

Tahun ini tidak ada pengangkatan CPNS baru hanya yang ikatan dinas saja, sedangkan disetiap daerah banyak sekali PNS yang memasuk usia pensiun. Semoga kebijakan pemerintah di tahun 2017 lebih baik, khususnya dunia pendidikan.



FULL DAY SCHOOL / FDS

2016-10-27T22:46:22.375+07:00

BAnyak sekali sekolah khususnya di pendidikan tingkat dasar (SD maupun SMP) mulai merasa resah dengan bergulirnya kabar penerapan masuk sekolah hanya 5 hari dalam seminggu dan 1 hari minimal 8 jam atau biasa disebut full day school. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) terus menyosialisasikan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang lebih dikenal masyarakat sebagai full day school (FDS) ini rencananya diberlakukan bertahap ‎mulai 2017 hingga 2020.

Perlu diketahui pula menurut‎ ‎Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar Kemendikbud Poppy Dewi Puspitasari, delapan jam itu tidak diisi semuanya dengan belajar, Anak-anak tidak belajar delapan jam seharian. Mereka ada kegiatan ekskul atau lainnya. Jadi waktu anak tidak terbuang percuma demikian kata Poppy di Jakarta, Kamis (27/10).

Agar anak tidak jenuh, lanjutnya, guru dilarang memberikan pekerjaan rumah. Kalaupun ada tugas, anak-anak bisa menyelesaikannya di sekolah. Jadi anak-anak dan guru akan punya waktu santai dengan keluarga setiap Sabtu Minggu. Karena sekolahnya hanya sampai Jumat walau dalam 5 hari itu terasa agak lama setiap harinya karena sudah terbiasa sekitar 5 jam / hari.

Kalau dilihat untung ruginya sebnarnya tergantung sudut pandang saja, disalah satu sisi yang suka dengan penerapan full day school / FDS ini juga tidak sedikit, penerapannya saja yang harus diatur shingga tidak membuat siswa dan orang tua kelabakan. Siswa juga akan berkurang kegiatan bermainnya dimana sekarang mainnya hanya pegang handphone / gadget... kalau yang sudut pandang tidak suka alasan utamanya pasti takut anaknya sakit atau kelelahan. Memang dalam sebuah kebijakan pasti ada pro dan kontra... so kita pasti juga tahu pemerintah mau menerapkan pasti melakukan studi kasus dan lainnya.



REVISI ASN UNTUK HONORER K2

2016-10-10T19:57:42.817+07:00

Dari beberapa media di Indonesia ada perkembangan yang ok buat honorer k2 sisa. Yap .. beberapa honorer kategori dua (K2) memadati ruang balkon Komisi II DPR RI. Mereka semua mengawasi langsung rapat kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur dengan Komisi II DPR RI, Senin (10/10). Honorer K2 yang datang tidak hanya di wilayah Jabodetabek. Dari Sumsel, Lampung, Jabar, dan Jateng pun ikut.

Mereka ingin tahu langsung bagaimana rencana pemerintah terhadap revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Karena revisi ini sangat penting bagi pengangkatan honorer K2 menjadi CPNS, demikian ujar kata Syahrial, korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Sumsel kepada sebuah media. Harapan honorer K2 maksimal dua kali masa sidang plus satu pembahasan revisi ASN sudah selesai. Dan, sudah tertuang dengan hitam di atas putih sebagai bentu dasar hukum K2 diangkat PNS

Korwil FHK2I Jabar Iman Supriat‎na mengatakan kalau tidak diawasi honorer K2, pemerintah tidak akan serius menyelesaikan masalah mereka. Masalah honorer K2 ini sangat lama, dan gonta-ganti menteri belum ada titik terangnya demikian ucapnya. Hanya satu keinginan honorer K2, revisi UU ASN segera dituntaskan sehingga pengangkatan CPNS bisa dimulai meski secara bertahap. Semoga inilah jalan terang honorer k2 sisa yang masih belum terselesaikan.



MENGISI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN

2016-10-06T22:49:35.852+07:00

Kalau 2 - 5 tahun yang lalu di setiap tahun sekolah disibukkan mengisi PADAMU, nah sekarang padamu sudah ditarik oleh kemenag untuk mengatasinya maka LPMP membuat aplikasi baru yakni Penjaminan Mutu Pendidikan, dimana program aplikasi ini tersambung dengan DAPODIK yang selama ini sudah terbiasa digunakan para operator.

Terus bagaimana sih isi dari PMP ini, oh iya kalau instalnya ya dalam komputer itu harus ada DAPODIK nya terlebih dahulu baru instal PMP, database harus terhubung dengan cara mencoba mengambil data DAPODIK dari aplikasi PMP yang telah dinstall, apabila tidak bisa ya ulangi lagi saja instal dari awal.

Oke selanjutnya untuk pengisian awal dimana account default pertama adalah milik operator sekolah, dan isiannya otomatis sekolah, kalau mau isi account ya silahkan tukar account PTK maupun mau isi siswa ya tinggal pilih siswa.

PMP ini bertujuan untuk mendata yang masih belum tercover secara maksimal dalam DAPODIK dan sangat diperlukan oleh LPM dalam rangka meningkatkan Pendidikan di Indonesia. Pastinya para operator lah yang akan kembali berjibaku mengisi nya. Selamat mengerjakan ya mbak dan mas operator... semangat... sekolah pastikan memperhatikan kalian.



NASIB GURU HONORER DI SMA / SMK

2016-09-15T04:56:18.023+07:00

Kabar ini mungkin menjadi kabar yang menyedihkan bagi guru honorer. Pelimpahan kewenangan bagi guru SMA / SMK ke propinsi menjadi hal yang ditakutkan. Bagi mereka yang sudah PNS mungkin tidak masalah, tapi bagi mereka yang honorer ini akan menjadi maslaha, maklum diseleksi kembali, dan disesuaikan keperuntukannanya.

Di beberapa propinsi di Indonesia sudah melakukan, dan ada juga yang sudah selesai, tapi untuk guru honorer nanti dulu, maklum kebijakan akan berbeda. Kebutuhan akan guru honorer disesuaikan lagi sehingga tidak langsung otomatis guru honorer tersebut tetap bisa bekerja. Semoga Pemerintah lebih mengakomodir guru honorer yang benar-benar dibutuhkan saat ini, dan yang terlanjur jadi guru honorer kalau tidak tetap tempatnya mungkin bisa dialihkan disekolah yang membutuhkan.

Sekarang ini memang beberapa guru banyak yang pensiun, nah beban mengajar mereka tidak ada yang mengganti karena terkait moratorium Penerimaan PNS 5 tahun kedepan. JAdi yang pensiun siapa yang ganti ya ? akhir nya para honorer lah yang diambil, dengan kualifikasi yang memenuhi tanpa ada seleksi. Semoga honorer lebih diperhatikan, selain bebean mengajar sama perbedaan gajilah yang membuat mereka berbeda ....



Guru Pembelajar

2016-09-09T21:59:06.609+07:00

Beberapa hari belakangan ini ramai para guru membicarakan UKG, kali ini bukan pelaksanaan UKG tapi bagaimana hasil UKG dan tindak lanjutnya. bagi mereka yang nilai kesalahan / tidak memenuhi lebih dari 6 maka akan dilakukan tatap muka dan online pengerjaan. Sedangankan tidak memenuhi 5-3 langsung secara online. kalau diatas itu diharapkan menjadi pendamping bagi mereka yang nilainya minim.

Guru kembali dipusingkan masalah ini lagi... maklum hampir 50% usia guru PNS sudah diatas 45 tahun sedangkan Guru pembelajar ini tatp muka plus online...  benar-benar membuat merka berdebar bin pusing. Kalau para guru muda sih bisa mengikuti. Ya mo bagaimana lagi... demi kemajuan pendidikan di Indonesia.

Kalau mau registrasi guru pembelajar silahkan deh klik gambar dibawah ini :


nah kalau mau login bisa dan melihat data keseluruhan + hasil + materi onlie silahkan masuk ke akun sendiri bisa klik gambar di bawah ini :





Bagi Bapak Ibu Guru yang ingin tahu bagaimana sih pembelajaran onlinenya.. ya coba masuk akunnya, kalau posisi tidak memenuhi sudah ada gambar bukunya maka sudah siap pembelajaran online. berikut salah satu contoh materi + masalah  untuk kelas rendah SD :

Kegiatan Pembelajaran 1.1 : Rasional Pengembangan Kurikulum Dan Pelaksanaan Kurikulum di Sekolah Dasar.

Dalam proses pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, yang merupakan penguatan Tatakelola dalam kurikulum 2013 adalah ....

Jawaban Anda : Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional.
“Jawaban saudara tepat sekali”

Pada Kurikulum 2013, penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik, tujuan pendidikan nasional, dan kebutuhan. Setelah kompetensi ditetapkan kemudian ditentukan kurikulumnya yang terdiri dari kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Satuan pendidikan dan guru tidak diberikan kewenangan menyusun silabus, tetapi disusun pada tingkat nasional. Guru lebih diberikan kesempatan mengembangkan proses pembelajaran tanpa harus dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus yang memakan waktu yang banyak dan memerlukan penguasaan teknis penyusunan yang sangat memberatkan guru.



HONORER K2 Semakin Kecil Harapan CPNS

2016-08-29T09:07:28.067+07:00

‎BAgaimana harapan honorer k2 sisa di menteri baru kita ini ? Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Asman Abnur mengkritisi pola rekrutmen CPNS dari honorer kategori satu (K1) dan kategori dua (K2). Terlebih sampai saat ini masalah pengangkatannya tidak kunjung selesai sejak 2005. Permasalahan pengangkatan honorer K1 dan K2 yang tak kunjung selesai sejak 2005 tidak boleh lagi terjadi‎ begitu kata Menteri Asman, Minggu (28/8). setelah dicek sejak pengangkatan honorer K1 dan K2, 60 persen ASN di antaranya hanya memiliki kemampuan di bidang administrasi.

Sisanya tidak lebih dari 40 persen yang memiliki kemampuan secara spesifik. Kepala Daerah biasanya merekrut honorer K1 dan K2 dengan iming-iming di PNS-kan, alhasil tenaga yang direkrut lebih banyak ke tenaga administrasi. Sementara, yang dibutuhkan birokrasi adalah PNS dengan kompetensi tinggi begitu jelasnya.

‎Saat ‎ini jumlah PNS pusat dan daerah 4,5 juta orang. Sebanyak 1,9 juta orang di antaranya berpendidikan SMA ke bawah dengan jabatan tenaga administrasi. Beberapa yang hari MenPAn telah bertatap muka dan mendengar penjelasan dari FOrum Honorer k2. Tapi kalau melihat pernyataan hari minggu kemarin kok kelihatannya menipis lagi deh harapan honorer k2. Semoga Pemerintah segera menyelesaikan permasalahan yang kalau dipendam semakin rumit



Honorer K2 Berharap Pada Menteri Baru

2016-08-01T08:16:43.677+07:00

Menteri Pendayaan Aparatur Negara yang baru menjadi harapan bagi honorer k2 untuk diangkat menjadi PNS. Semoga Menteri yang baru mau memperjuangkan nasib honorer K2 seperti pendahulunya (Azwar Abubakar).

Maklum MenPAN-RB baru adalah kader PAN, jadi honorer k2 punya harapan baru dan peduli dengan nasib mereka demikian kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih.

Keyakinan Titi ini lantaran, sejak awal Fraksi PAN termasuk parpol yang paling getol memperjuang honorer K2. Bahkan di zaman MenPAN-RB Azwar Abubakar, selama beberapa kali mengeluarkan SE yang berkaitan dengan honorer K2.


Walaupun presidennya tetap, tapi menteri jadi penentu utama. MenPAN-RB Yuddy Chrisnandi gagal memperjuangkan honorer K2 karena tidak mampu meyakinkan presiden. Pak Azwar dulu bisa meyakinkan Presiden SBY, jadi intinya ada di menteri juga. Dengan kepemimpinan Asman, menurut Titi seluruh honorer K2 berharap ada kemajuan dalam penyelesaian masalah K2. Selain itu akan ada pembahasan revisi UU ASN antara DPR dan pemerintah.

"Kami berharap Menteri Asman bisa lebih berani meyakinkan presiden tentang keberadaan honorer K2. Juga mendorong percepatan pembahasan revisi UU ASN dengan DPR. Kami yakin menteri baru akan ada gebrakan, apalagi beliau mantan wakil walikota dan paham benar masalah honorer K2," tandasnya Semoga bukan angin lalu...



Guru SMA / SMK honorer k2 diseleksi !

2016-07-29T21:31:12.998+07:00

Kabar ini datang dari Surabaya, honorer k2 di lingkungan SMA / SMK akan diangkat....- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Timur (Dikbud Jatim) akan memetakan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan sekolah di wilayah tersebut. Ini dilakukan karena Dikbud Jatim sedang bersiap menerima pelimpahan kewenangan SMA/SMK dari pemerintah kabupaten/kota.

Jatim terdapat 36 ribu guru PNS. Hingga 2019, ada 32 ribu guru PNS yang akan pensiun. Sedangkan pemerintah pusat sudah membuat kebijakan tidak menambah guru PNS.

"Ini yang akan kami lakukan pemetaan," kata Kepala Dikbud Jatim Saiful Rachman.

Dia menjelaskan, ada rumus tersendiri untuk memetakan para guru. Yakni, dengan mempertimbangkan kondisi guru di setiap sekolah, rombongan belajar, serta bidang studi yang gurunya kosong atau berlebih.



"Harus dipertimbangkan minimal 24 jam mengajar. Jangan sampai guru rebutan jam," tegasnya.

Data terbaru di Jatim ada 9 ribu guru honorer yang bisa mengisi kekosongan di SMA/SMK. Untuk itu, seleksi akan dilakukan sesuai dengan road map pengisian guru yang sedang disusun. Setelah SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi pada Oktober, seleksi dimulai.

Sekitar  Oktober, akan dihitung benar, dan akan dilakukan seleksi demikian kata Saiful, pihaknya juga  tidak bisa sembarangan mengangkat guru honorer. Sebab, hal itu berkaitan dengan gaji guru. Berbeda dengan gaji guru PNS, gaji para guru tidak tetap tersebut ditangani pemerintah kabupaten/kota atau sekolah masing-masing.

Jika semua guru honorer dipekerjakan, provinsi akan kebingungan membayar gaji mereka. Adapun gaji guru PNS dibayarkan pusat melalui Pemprov Jatim. Pemprov akan langsung memasukkan ke rekening guru masing-masing melalui Bank Jatim.

Ternyata  ada dua kategori guru dalam hal mutu. Pertama, guru dengan golongan kepangkatan rendah, namun memiliki kompetensi tinggi. Kedua, guru dengan golongan kepangkatan tinggi, namun kompetensinya rendah. Nah, guru dengan kategori kedua itulah yang perlu diwaspadai.

"Karena secara usia mereka sudah senior, produktivitas menurun," katanya. Mantan kepala Badan Diklat Jatim itu akan memetakan kembali kebutuhan atau ketersediaan guru di Jawa Timur. Baik guru-guru yang akan pensiun maupun berkaitan dengan guru-guru yang akan ditangani pemprov setelah pelimpahan SMA/SMK.

"Formasi harus dipertahankan agar tidak terjadi kekurangan guru," jelasnya. (dikutip dari jpnn)



HONORER K2 TERNYATA MASIH BISA DIANGKAT !

2016-07-13T07:59:42.944+07:00

Kabar gembira untuk honorer k2 khususnya di MANOKWARI dikarenakan direncanakan pengangkatan 1.283 pegawai honorer di lingkup Pemprov Papua Barat menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Gubernur Papua Barat,Bram O Atururi memimpin rapat membahas rencana tersebut di kantor gubernur, Senin (11/7).

Hadir para pertemuan Sekda Nathaniel Mandacan,para asisten,staf ahli gubernur dan para pimpinan SKPD (satuan kerja perangkat daerah). Gubernur ketika memimpin apel perdana usai libur Lebaran, Senin (11/7) mengatakan, rencana pengangkatan pegawai honorer menjadi PNS perlu diselesaikan sehingga tak ada lagi persoalan. Selama ini para honorer telah banyak membantu pekerjaan.



Rencana pengangkatan 1.283 honorer ini lanjut Bram, telah dibicarakan dengan Presiden RI Joko Widodo pada pertemuan 6 Juni lalu di istana negara. Presiden pun memberi perhatian serius dan menyetujui pengangkatan honorer menjadi PNS.

“Pengangkatan para honorer ini menjadi ASN harus betul-betul diatur secara baik, bagaimana yang berusia di atas 35 tahun dan di bawah 35 tahun. Mereka sudah bekerja sejak tahun 2004 di Provinsi Papua Barat ini,” ujar Gubernur.

Para honorer k2 pun diminta mempersiapkan berkas-berkas. SKPD juga diminta mempersiapkan nama-nama pegawai honorer yang bekerja sejak tahun 2004 hingga 2012. “SKPD siapkan nama-nama honorer jangan sampai ada yang terlewat,” tutur Bram.

Kepala BKD (Badan Kepegawaian Daerah) Provinsi Papua Barat, Yustus Meidodga kepada wartawan usai mengikuti apel pagi kemarin mengatakan,pengangkatan honorer asih menunggu dasar hukum dari Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan dan RB).

“Belum ada keputusan atau petunjuk teknisnya, kita masih menunggu dari Menpan dan RB. Menunggu perkembangan lebih lanjut,’’ ujarnya. Ka BKD belum bisa menjelaskan bagaimana mekanisme pengangkatan honorer menjadi ASN karena belum ada petunjuk teknis. Ia juga belum bisa memastikan apakah 1.283 honorer tersebut langsung diangkat sekaligus atau bertahap.

“Tergantung dari kesiapan anggaran, apakah pengangkatan sekaligus atau dua tahap atau berapa, kami belum tahu,” imbuhnya. (dikutip dari Jpnn.com)

Coba dilihat teman-teman honorer k2 ... ternyata pengangkatan honorer k2 sekarang ini tergantung keseriusan Pemerintah daerah / instansi dimana honorer k2 bernaung untuk mengajukan ke Pemerintah pusat... DKI Jakarta sebagai contoh awal yang juga mengangkat semua honorer k2.



JADWAL TEST CPNS UMUM 2016 MASIH BELUM JELAS !

2016-07-13T07:51:56.173+07:00

Pemerintah yang diwakili Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) memberitahukan, sampai saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana penerimaan dan seleksi CPNS tahun 2016 ini. Pasalnya di media sosial beredar info tentang jadwal penerimaan CPNS Umum.

Sampai hari ini belum ada pengumuman resmi mengenai rencana dan jadwal seleksi CPNS, seperti yang marak beredar di media sosial begitu kata Karo Hukum, Komunikasi dan Informasi Publik KemenPAN-RB Herman Suryatman di Jakarta.

Maraknya informasi dibukanya seleksi penerimaan CNPS 2016 yang banyak beredar melalui sosmed telah menimbulkan pertanyaan dari masyarakat, terutama yang ingin melamar menjadi PNS. Padahal, tidak semua informasi itu benar. Karena itu masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan bisa menyeleksi setiap informasi yang masuk. Jangan mudah percaya dengan berita yang tidak jelas asal-usulnya begitu katanya.

Jadi tunggu pengumuman dari pemerintah ya ....  JADWAL TEST CPNS UMUM 2016 MASIH BELUM JELAS ... sabar nggeh...