Subscribe: 'Sarapan Ekonomi,
http://sarapanekonomi.blogspot.com/feeds/posts/default
Added By: Feedage Forager Feedage Grade B rated
Language: English
Tags:
bank  bisa  dari  dengan  ekonomi  ini  juga  kalau  lebih  pada  pemerintah  persen  tahun  tak  tapi  yang 
Rate this Feed
Rating: 3.5 starRating: 3.5 starRating: 3.5 starRate this feedRate this feed
Rate this feed 1 starRate this feed 2 starRate this feed 3 starRate this feed 4 starRate this feed 5 star

Comments (0)

Feed Details and Statistics Feed Statistics
Preview: 'Sarapan Ekonomi,

'Sarapan Ekonomi,



Rasyad Parinduri's op-ed pieces



Updated: 2016-02-09T23:33:29.950+08:00

 



Mengakali pemotongan subsidi

2013-10-21T14:10:52.046+08:00

Koran Tempo 04/03/2005. Orang berakal sehat mestinya tak menentang. Kalau kemudian pemotongan subsidi BBM menuai protes, itu karena rasa keadilan masyarakat terusik, atau alasan pemerintah terkesan akal-akalan. Mungkin Mat Solar dan Bolot terdengar sinis, tapi sulit mendebat mereka. Esensi pesan mereka benar. Setiap tahun triliunan rupiah uang pemerintah terbuang lewat knalpot sedan yang berseliweran di kota-kota. Apa tak lebih baik kalau uang itu dialihkan untuk membiayai pengobatan si miskin atau untuk membayar SPP anak tak mampu? Mengutip Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, subsidi BBM salah sasaran. Katanya, 20 persen orang terkaya menikmati 50 sen dari setiap rupiah subsidi minyak, sementara 10 persen orang termiskin hanya menikmati 6 sen. Besarnya pun tak main-main. Kalau harga minyak dunia tak turun, beban subsidi bisa mencapai Rp 70 triliun lebih. Itu uang yang sangat banyak--hampir dua kali lipat biaya pembangunan kembali Aceh atau lebih dari seluruh dana pembangunan kesehatan dan pendidikan tahun ini. Kalau harga minyak dalam negeri tak dinaikkan, dengan anggaran subsidi minyak tahun ini yang Rp 19 triliun, pemerintah tekor.Masalahnya, ini baru separuh kebenaran. Pemerintah tidak mengatakan, karena harga minyak dunia meroket, pemerintah juga menerima rezeki tambahan penerimaan dari ekspor minyak bumi. Jadi, sebenarnya, sekalipun kita sekarang negara pengimpor bersih, tambahan beban akibat kenaikan harga minyak dunia tak separah yang dikesankan pemerintah.Betul bahwa sebagian tambahan penerimaan itu dibagi dengan pemerintah daerah dan beban subsidi minyak seluruhnya ditanggung pemerintah pusat. Tapi, ketika menghadapi kesulitan bersama, apa tak mungkin kita mencari jalan tengah yang terbaik buat semua? Entah mengapa, pemerintah mengkambinghitamkan subsidi minyak sebagai biang kerok defisit anggaran. Padahal, seperti sering dikatakan kelompok antiutang, penyelamatan bank-bank yang bangkrut pada krisis ekonomi pada 1998-lah penyebab menggelembungnya utang pemerintah dan membengkaknya defisit anggaran. Waktu itu, di samping berutang ke IMF, pemerintah menulis surat utang ratusan triliun dan menukarnya dengan saham perbankan yang kemudian dijual murah. Nilai surat utang itu terlalu besar sehingga tak hanya mengapungkan bank yang megap-megap, tapi juga membuat mereka kelebihan modal. Tinggallah pemerintah yang setiap tahunnya membayar bunga obligasi rekap Rp 40 triliun lebih. Kalau dulu pemerintah menyulap bank sakit jadi sehat hanya dengan secarik kertas, kenapa sekarang pemerintah tak bisa menyelamatkan anggarannya yang sakit dengan secarik kertas juga? Mengapa pemerintah tak boleh memoles laporan keuangan bank yang kelebihan modal sehingga pemerintah tak terbebani beban bunga yang berat? Okelah, bisa dimengerti kalau sekarang rekayasa keuangan seperti ini sulit dilakukan, tak semudah dua-tiga tahun lalu ketika pemerintah masih menguasai hampir semua bank. Tapi, kalau pemerintah mau mencoba, kemungkinannya bukan tak ada. Di samping itu, dengan rasio pajak terhadap ekonomi paling rendah di Asia Tenggara dan hanya 2 juta wajib pajak dari 200 juta penduduk, peluang peningkatan pajak untuk menutupi tambahan pengeluaran sangat besar. Pemerintah juga bisa mengenakan pajak minyak pada pemilik mobil pribadi dan generator listrik swasta untuk menutupi sebagian beban subsidi. Sayangnya, pemerintah diam saja. Obligasi rekap tak disentuh, tawaran penangguhan pembayaran utang dari negara maju pun ditanggapi dingin, dan pajak minyak tak dipertimbangkan. Malah harga minyak dalam negeri yang dinaikkan. Jangan salahkan kalau kemudian orang mengeluh bahwa pemerintah lebih berpihak pada konglomerat perusak ekonomi daripada rakyat kecil. Memang ini keluhan yang sarat emosi. Tapi, kalau dilihat lebih cermat, ada kebenaran di dalamnya. Untuk mengurangi beban rakyat pemerintah hanya menjanjikan program kompensasi. Sepuluh juta anak bebas SPP, sembilan juta orang kebagian beras murah, 36 juta orang bebas berobat, dan di 27 ribu desa dibangun jalan-jembatan. Dengan tambahan dana bantuan senilai Rp 10 triliun, katanya, angka kemiskinan t[...]



Tsunami, utang, dan korupsi

2013-10-21T14:12:25.076+08:00

Koran Tempo 14/01/2005. Tsunami Aceh mengajak kita berkaca, membasuh wajah yang sekian lama tercoreng utang dan korupsi. Sebab, tsunami adalah ketakberdayaan. Gelombang laut raksasa menyapu pesisir barat Aceh; menerjang rumah, jalan, dan jembatan; menenggelamkan puluhan ribu orang dalam lumpur, menyeretnya ke laut, dan mengempaskannya ke pantai tiga-empat hari kemudian. Seminggu kemudian, mayat-mayat masih terbaring di pinggir jalan dan di bawah reruntuhan. Jutaan orang kehilangan tempat tinggal atau mungkin segalanya. Entah berapa anak yang selamat untuk jadi yatim piatu. Dahsyat dan memilukan. Sekalipun begitu, katanya, ekonomi Indonesia 2005 tak akan terganggu. Maklum, Aceh hanya sekitar dua persen dari ekonomi Indonesia. Lagi pula produksi minyak dan gas, industri terpenting di Aceh, berjalan lancar. Mungkin benar. Indonesia sangat luas dan hanya Aceh serta sebagian Sumatera Utara yang terkena tsunami. Tapi jangan salah lihat gambar. Korban tewas dan hilang lebih dari seratus ribu orang. Pesisir barat Aceh hancur lebur, kembali ke titik nol. Kerusakannya mungkin lebih parah dari Irak pascakejatuhan Saddam atau seperti Jerman pasca-Perang Dunia Kedua. Meulaboh, 28 Desember 2004 © Suara MerdekaKonsekuensinya hanya satu: penyelamatan korban dan pembangunan kembali Aceh berat dan mahal. Awalnya Wakil Presiden Jusuf Kalla memperkirakan perlu Rp 10 triliun yang kemudian dia revisi jadi Rp 20 triliun untuk rekonstruksi Aceh. Ini baru hitungan kasar--biayanya mungkin sekali membengkak lagi. Masalahnya, pemerintah tak punya uang. Anggaran pemerintah terbebani utang yang sangat besar. Jangankan membangun kembali Aceh, memperbaiki gedung sekolah dan memberantas penyakit menular saja dananya terbatas. Ironis, sebab utang itu adalah kesialan. Pascaresesi 1998, banyak bank yang bangkrut, bukan hanya karena bankir tak hati-hati meminjam dolar dan ugal-ugalan menyalurkan kredit, tapi juga karena kebijakan tarik-ulur pemerintah memenuhi saran Dana Moneter Internasional (IMF). Atas saran IMF juga pemerintah menyelamatkan bank-bank itu. Akibatnya, utang pemerintah melonjak hingga lebih dari produk domestik bruto (PDB), lebih besar dari seluruh pendapatan semua orang Indonesia dari petani sampai presiden selama setahun. Karena mematuhi resep salahnya IMF, kita terbebani utang yang begitu besar. Lima tahun berlalu, sekarang utang pemerintah 60 persen dari PDB--prestasi yang dipuji-puji IMF, Bank Dunia, dan lembaga pemeringkat seperti Standard & Poor's dan Moody. Prestasi yang kita bayar mahal. Untuk membayar utang, pemerintah membatasi pembangunan sekolah, jalan, dan jembatan atau pemberantasan penyakit menular. Subsidi minyak dan listrik dipotong, begitu juga subsidi pupuk. Tahun ini, misalnya, investasi pemerintah dianggarkan naik delapan persen dibandingkan dengan 2004. Tapi, dengan inflasi 2005 yang cenderung meningkat, investasi pemerintah itu secara riil praktis tak berubah, untuk tidak dikatakan turun. Tahun ini saja pemerintah seharusnya membayar cicilan dan bunga utang Rp 72 triliun. Jumlah yang sangat besar: tiga kali anggaran pembangunan sekolah, sebelas kali pembangunan kesehatan, menghabiskan seperempat penerimaan pajak. Selama lima tahun terakhir, pemerintah terpaku menurunkan defisit anggaran. Akibatnya, anggaran ketat tanpa stimulus tak mampu mendorong pertumbuhan; angka pengangguran meningkat ke 10 persen, dua kali lipat dibanding prakrisis. Syukurlah, bantuan mengalir deras. Dunia bersimpati pada penderitaan korban tsunami Asia. Bantuan dunia mencapai US$ 4 miliar--setengahnya dalam bentuk hibah. Negara-negara kreditor kita juga menawarkan moratorium (penangguhan pembayaran) utang. Menurut berita terakhir dari pertemuan Paris Club, pada 2005 ini Indonesia mendapat moratorium US$ 3 miliar. Kabarnya, Inggris dan Jerman mungkin memotong utang. Memang seharusnya pemerintah mengupayakan lebih dari sekadar moratorium. Utang dari Bank Dunia untuk membiayai pembangunan di Aceh yang rusak parah akibat tsunami mungkin sekali dikurangi. Setidaknya pembayaran utang itu bisa dijadwalkan kembali. Leb[...]



Tahun lepas landas?

2013-10-21T14:14:25.410+08:00

Koran Tempo 30/12/2004. Bagaimana prospek ekonomi 2005? Google saja. Ketikkan kata kunci dan dalam sekejap hasilnya terangkum: lebih cerah, menjanjikan, membaik. Sulit dipercaya, tapi akhirnya berhenti sudah ritual kor prediksi suram setiap akhir tahun; hilang sudah peringatan ketidakberlanjutan fiskal atau mimpi buruk resesi jilid kedua. Untuk pertama kalinya sejak krisis 1998, pejabat, ekonom, IMF, dan Bank Dunia sepakat menyanyikan lagu ceria. Tentu saja hal ini menggembirakan. Tapi lebih cerah dibandingkan dengan apa? Dan untuk siapa? Pemerintah mentargetkan, dan banyak ekonom menyepakati, ekonomi 2005 tumbuh 5,5 persen. Dibandingkan dengan pertumbuhan 3-4 persen beberapa tahun terakhir, target ini bagus sekali. Tapi, dibandingkan dengan perkiraan pertumbuhan tahun 2004 yang 5 persen lebih, apakah target 5,5 persen tahun depan mengesankan? Saya kira tidak. Ibaratnya, ekonomi Indonesia seperti batu yang sedang menggelinding. Awalnya, ekonomi tumbuh perlahan 3-4 persen, sekarang 5 persen lebih. Momentum pertumbuhannya besar. Tak ada dinding menghadang. Batu mengganjal pun tidak. Pemilihan umum sukses, Susilo Bambang Yudhoyono menang mutlak, dan sekarang Golkar pun di tangan. Seperti ditunjukkan berbagai survei, konsumen dan pengusaha kembali bergairah. Kredit perbankan mengalir, investasi bangkit, ekspor pun meningkat. Kalau ada batu kerikil, paling kenaikan harga minyak dunia. Tanpa diapa-apakan pun, ekonomi 2005 bisa tumbuh 5,5 persen. Saya heran, mengapa pemerintah enggan mentargetkan pertumbuhan lebih tinggi. Sepertinya pemerintah cari amannya saja: pasang target sesuai dengan tren, waktu berjalan, dan akhir tahun target tercapai. Syukur-syukur kalau target terlampaui. Megawati sendiri mengakui dalam pidato kenegaraannya di depan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada Agustus lalu, target pertumbuhan 2005 tidak cukup mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan. Menteri Koordinator Perekonomian Aburizal Bakri juga mengiyakan. Lalu mengapa target pemerintah hanya 5,5 persen? Barangkali ini mengindikasikan prioritas pemerintah SBY ternyata sama saja dengan Megawati: stabilitas, stabilitas, dan stabilitas. Fokus utama pemerintah adalah anggaran berimbang dan inflasi rendah. Kalau ekonomi tumbuh perlahan dan pengangguran meningkat, apa mau dikata. Bersabarlah dua atau tiga tahun lagi, ekonomi akan tumbuh 6-7 persen dan angka pengangguran akan turun. Ini kontras sekali dengan ingar-bingar kampanye pemilihan presiden dulu. Teringat jelas janji SBY yang mengutamakan pertumbuhan untuk mengatasi masalah pengangguran. Juga disertasinya yang menyimpulkan peran penting pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi untuk membangkitkan ekonomi pedesaan. Sedihnya, ekonomi bisa jadi korban prediksi pelaku ekonominya sendiri (self-fulfilling prophecy). Target pemerintah menentukan rencana penerimaan dan belanja negara. Rencana ini tentu diupayakan jadi kenyataan. Sebagai pelaku ekonomi terbesar, 15-20 persen dari produk domestik bruto, dampak rencana pemerintah yang jadi kenyataan ini pada pertumbuhan sangat besar. Pemerintah memangkas belanja, ekonomi bisa tumbuh perlahan. Pemerintah memompa pengeluaran, ekonomi mungkin tumbuh lebih tinggi. Apalagi kalau kemudian pengusaha menjadikan target pemerintah ini sebagai dasar ekspansi usaha mereka pada 2005. Akhirnya ramalan bisa jadi kenyataan, dan ekonomi 2005 benar-benar tumbuh 5,5 persen. Bicara pengangguran, mari kembali ke pertanyaan kedua: ekonomi 2005 cerah untuk siapa? Untuk kelompok berpendapatan menengah seperti Anda dan saya, pertumbuhan 5,5 persen bolehlah. Tapi apakah sepuluh juta penganggur puas? Sudah kita lihat, ketika ekonomi tumbuh 3-4 persen, atau bahkan 5 persen seperti tahun ini, angka pengangguran terus meningkat. Sejak prakrisis, hampir dua kali lipat. Kalau ekonomi 2005 tumbuh 5,5 persen, lapangan kerja yang tercipta paling hanya cukup menyerap angkatan kerja baru. Lalu bagaimana dengan sepuluh juta penganggur saat ini? Bagaimana dengan puluhan juta setengah-penganggur yang antara bekerja dan tidak? Maukah m[...]



Selera ekonomi

2013-10-21T14:15:32.657+08:00

Koran Tempo 13/12/2004. "Soal ekonomi adalah soal memilih," tulis Prof. Sadli di halaman ini Senin lalu.Sepakat. Urusan ekonomi biasanya bukan soal benar atau salah. Contoh sederhananya, karena uang jajan terbatas, si Upik harus memilih makan apa sewaktu jeda di kantin sekolah. Tak bisa disalahkan kalau kemudian dia sering makan bakso. Maklum, doyan. Sama tak salahnya dengan si Ucok yang biasa nongkrong di warung batagor Mang Ujo.Masalah ekonomi negara tentu tak sesederhana itu, tapi intinya sama saja: selera pemerintah sering mendikte pilihan kebijakan. Sebagian ekonom mendewakan inflasi rendah dan anggaran berimbang. Sekali menjabat menteri atau gubernur bank sentral, mereka tak ragu menurunkan inflasi dan defisit secara drastis. Kalau kemudian ekonomi tumbuh perlahan dan penganggur bertambah, apa boleh buat. Itu dampak sampingannya, tak terelakkan.Ekonom lain mementingkan penciptaan lapangan kerja. Inflasi rendah dan anggaran berimbang tentu bagus, teramat bagus. Tapi, ketika 10 juta orang menganggur dan hampir 40 juta orang hidup miskin, penurunan inflasi dan defisit anggaran bolehlah ditunda sementara. Kalaupun mau diturunkan, secara bertahap saja, dalam lima sampai sepuluh tahun.Seperti si Upik di kantin sekolah, pemerintah harus memilih: potret moneter yang berkilau atau pertumbuhan tinggi. Kalau ingin menurunkan defisit anggaran dan inflasi secara drastis, jangan bermimpi ekonomi yang terseok-seok tiba-tiba berlari kencang.Pertanyaan kuncinya adalah sejalankah selera pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono dan selera rakyat.SBY berjanji mengutamakan penciptaan lapangan kerja. Kata dia, dalam lima tahun ke depan, ekonomi harus tumbuh rata-rata 6,6 persen per tahun dan angka pengangguran yang sekitar 10 persen turun ke 5 persen. Angka kemiskinan juga hendak dipangkas.Target ambisius, kata orang. Mungkin saja, tapi tak mustahil kalau pemerintah SBY kreatif dan bekerja keras. Yang pasti, kalau tuduhan itu benar, para penganggur dan orang miskin hanya bisa berharap kepada presiden seambisius SBY. Presiden yang membiarkan ekonomi tumbuh 4-5 persen per tahun tak membantu mereka. Ibaratnya, inflasi rendah dan anggaran berimbang menempatkan kita di rumah mentereng. Bagus sekali. Masalahnya, di dalamnya puluhan juta orang hidup miskin dan jutaan di antaranya luntang-lantung cari kerja. Bagaimana selera anggaran SBY? Kalau diperlukan untuk menstimulus ekonomi, dia tak keberatan defisit anggaran lebih tinggi. Saya kira, ini melegakan. Toh, undang-undang membolehkan defisit sampai 3 persen PDB. Apalagi defisit 1-2 persen tampaknya mencukupi dan tidak sampai membahayakan keberlanjutan fiskal. Setidaknya defisit anggaran tidak dipaksa nol dalam satu-dua tahun ini. Pengunduran target anggaran berimbang ke 2009 juga lebih masuk akal. Pada saat yang sama, pemerintah akan lebih bebas bergerak untuk membiayai pembangunan ketika ekonomi tumbuh perlahan. Bagaimana dengan selera inflasi Bank Indonesia? Kata gubernurnya, Burhanuddin Abdullah, inflasi tahun depan mungkin masih 6-7 persen, tak berbeda dengan tahun ini. Penurunan inflasi ke 3 persen tetap diusahakan, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Namun, kebijakan BI bergantung pada kesepakatan target inflasi dengan pemerintah SBY. Apakah pemerintah SBY mempertahankan target penurunan inflasi ke 3 persen dalam jangka menengah? Ataukah merevisinya sehingga kebijakan moneter lebih luwes, membolehkan inflasi turun perlahan dalam 5-10 tahun kalau penurunan drastis inflasi mengganggu pertumbuhan ekonomi? Lalu bagaimana mendorong investasi? Infrastruktur, jawab SBY. Dia pun jualan Indonesian Infrastructure Fund ke negara-negara ASEAN di Vientiane dan beberapa negara APEC di Santiago. Bulan depan, pemodal akan diundang ke Infrastructure Summit di Jakarta. Jalan tol saja rencananya akan dibangun 1.500 kilometer dalam tiga tahun mendatang. Belum lagi proyek pembangkit tenaga listrik, telekomunikasi, bandar udara, pelabuhan, serta jalan raya dan irigasi di pedesaan. Dibandingkan dengan Thailand dan Malaysia sekalipun, [...]



Presiden perubahan?

2013-10-21T14:40:44.209+08:00

Koran Tempo 08/10/2004. Jadi, Susilo Bambang Yudhoyonolah presiden baru kita. Mampukah dia menyajikan perubahan yang dituntut rakyat pemilihnya? Akankah mereka kembali dikecewakan? Ke mana SBY membawa ekonomi Indonesia selama lima tahun mendatang? Ini pertanyaan penting--masalah penting bagi orang miskin di kampung-kampung seantero negeri, urusan hidup-mati bagi pengangguran yang selalu menyerbu bursa tenaga kerja, dan isu krusial bagi pengusaha yang sedang bangkit berlari. Pengamat mengatakan, program ekonomi SBY dan Megawati tak akan jauh beda. Kalau mereka benar, stabilitas makroekonomi tetap jadi tujuan utama. Pemerintahan SBY akan menyeimbangkan anggaran: defisit anggaran terus diturunkan, kalau perlu dengan memotong belanja pemerintah. Bank Indonesia pun akan diminta untuk memangkas inflasi dengan memperketat kebijakan moneter. Lalu, bagaimana kalau pertumbuhan ekonomi rendah dan angka pengangguran meningkat? Itu urusan belakangan. Tetapi, benarkah begitu? Yang pasti, bukan SBY seperti ini yang diinginkan pemilih. Potret makroekonomi yang berkilau mungkin membanggakan, tetapi apa artinya kalau Anda kelaparan? Itu tidak ada artinya bagi rakyat yang hidup pas-pasan, tidak juga bagi para penganggur. Bagaimana persisnya kebijakan ekonomi SBY hanya bisa kita ketahui setelah dia memerintah. Namun, sedikit-banyak, kita bisa menduga-duga wajah SBY yang sebenarnya. Akhir pekan lalu di kampus Institut Pertanian Bogor, kita dengar SBY "berkampanye", bukan di depan massa pendukungnya, tetapi di hadapan sekelompok dosen penguji. SBY berhasil mempertahankan disertasi doktornya. Tentang apa? Kata kunci disertasinya banyak bercerita tentang petani, pedesaan, kemiskinan, pengangguran, upah, infrastruktur, dan kebijakan fiskal. SBY menyimpulkan, kebijakan fiskal, dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, bisa membangkitkan ekonomi pedesaan. Kalau ekonomi pedesaan berkembang, pengangguran dan kemiskinan pun bisa dikurangi. SBY juga tak segan bicara tentang masalah ekonomi Indonesia. Di majalah The Economist dua pekan lalu dengan gamblang dia bercerita bahwa ekonomi Indonesia belum pulih karena iklim berusaha buruk. Sebut saja maraknya mogok kerja yang menaikkan biaya tenaga kerja dan menurunkan produktivitas. Di samping itu, katanya, desentralisasi memicu kesimpangsiuran peraturan pemerintah pusat dan daerah. Belum lagi soal bank yang enggan menyalurkan kredit dan investasi asing yang belum pulih kembali. Semua ini tentu tak mengindikasikan seberapa penting stabilisasi makroekonomi bagi SBY. Tetapi, satu hal yang pasti, kalau SBY benar-benar yakin dengan disertasinya, dia juga sangat peduli pada pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran. Kalau begitu, stabilitas makroekonomi tak bisa lagi jadi prioritas SBY. Stabilitas tentu penting, tetapi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan lebih penting lagi. Untuk mendorong ekonomi pedesaan, SBY harus berpikir seribu kali sebelum memotong defisit anggaran dengan mengurangi pengeluaran pembangunan. Kita baru bicara tentang pembangunan infrastruktur, belum anggaran untuk pembangunan pendidikan dan kesehatan publik yang dia janjikan selama kampanye. SBY tak boleh alergi pada defisit anggaran dan inflasi. Defisit anggaran perlu diturunkan, tapi tak perlu dipangkas drastis ketika ekonomi tumbuh perlahan. Inflasi rendah juga sangat bagus, tapi kondisi moneter jangan sampai terlalu ketat sehingga menghambat potensi pertumbuhan. Ini bukan pekerjaan mudah. Beban anggaran pemerintah sangat berat. Untuk membiayai pembangunan, penerimaan pajak harus terus dinaikkan, dengan memperluas obyek pajak dan memerangi penggelapan pajak. Meroketnya harga minyak menambah beban subsidi berlipat ganda. Beranikah SBY memangkas subsidi minyak yang tak perlu dan memfokuskannya hanya pada rakyat miskin yang membutuhkan? Beban utang pemerintah juga sangat berat. Maukah SBY mengusahakan penjadwalan kembali utang luar negeri dan merekayasa finansial utang[...]



Bukan masalah nomor satu

2013-10-21T15:11:05.490+08:00

Koran Tempo 02/09/2004. Oh, penganggur, malang nian nasibmu. Pemerintah tega menomorduakanmu. Di negeri berjuta penganggur ini, stabilitas makroekonomi mengemudikan kebijakan, pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja dilempar ke bangku belakang. Konsensus Washington, ke sanalah pemerintah berkiblat, mengikuti resep generik, obat segala penyakit krisis ekonomi ramuan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Prioritasnya: tekan defisit anggaran dan inflasi habis-habisan. Dulu, ketika IMF masih memandori, kita mengerti pemerintah tak punya pilihan lain. Kalau masih butuh utang baru untuk menjaga kurs rupiah, persyaratan IMF wajib dipatuhi pemerintah. Sekarang, setelah IMF pergi, anehnya, pemerintah tak berubah. Lihat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2005. Defisit anggaran terus ditekan, dari 1,2 persen Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini ke 0,8 persen tahun depan. Akibatnya, penerimaan pajak dan utang baru pemerintah banyak terpakai untuk membayar utang lama, hanya sedikit yang dipompakan kembali ke ekonomi. Anggaran tak berdaya stimulus, tak mendorong pertumbuhan, tak mampu memangkas pengangguran. Karena defisit anggaran terus dikurangi sejak tahun 2000, kebijakan fiskal mungkin ikut bertanggung jawab mengapa ekonomi tumbuh rendah selama ini. Padahal, ekonomi tumbuh lambat dan angka pengangguran terus naik. Padahal, kalau mau, pemerintah bisa mendorong pertumbuhan dengan anggaran yang ekspansif, atau setidaknya membiarkan ekonomi tumbuh sendiri dengan tak memangkas defisit anggaran secara drastis. Minggu lalu di Tokyo, pada sebuah seminar tentang Indonesia yang ditaja Jepang, dihadiri pakar dari Indonesia dan Jepang, kita dengar lagi mantra yang sama (M. Sadli, Koran Tempo, 30 Agustus). Katanya, karena bisa membahayakan stabilitas makroekonomi, pemerintah sebaiknya tak bermain-main dengan stimulus fiskal. Inflasi juga harus ditekan lebih rendah, target 5-7 persen pemerintah tak memadai. Sungguh rekomendasi yang sulit dimengerti. Setelah terperosok ke jurang krisis pada 1998, ekonomi Indonesia sedang bangkit kembali. Alih-alih membiarkan ekonomi belajar berlari, pemerintah justru diminta membatasi ruang geraknya. Ibaratnya, ketika masih lemah dan kurang gizi, ekonomi Indonesia sudah dipaksa diet ketat. Dengan menurunkan defisit anggaran secara drastis, pemerintah seperti mengikat tangannya sehingga tak bisa menyuapi ekonomi yang kurang makan. Dengan menurunkan inflasi secara tajam Bank Indonesia (BI) terpaksa memperketat kebijakan moneter, membatasi pasok uang, dan menaikkan suku bunga. BI seperti menyedot udara di ruangan ketika ekonomi kepayahan bernapas. Mengapa terburu-buru? Mengapa tak menunggu ekonomi sehat dan tumbuh tinggi 6-7 persen kembali? Bukankah akan lebih mudah, dan lebih murah, menurunkan defisit dan inflasi ketika ekonomi segar bugar? Lagi pula, anggaran defisit ketika ekonomi melambat tak salah sepanjang pemerintah mengarahkannya ke surplus waktu ekonomi tumbuh tinggi. Banyak negara maju menggunakan kebijakan fiskal untuk menyangga perlambatan ekonomi. Sebut saja Jepang yang defisit anggarannya pernah 8 persen pada 1990-an. Saat ini anggaran pemerintah AS defisit 4-5 persen. Begitu juga banyak negara Eropa seperti Jerman dan Inggris. Kalau perlu stimulus fiskal, anggaran anggota Masyarakat Eropa diperbolehkan defisit 3 persen dari PDB, dengan tambahan 0,5 persen kalau resesi ekonominya parah. Jangan lupa, negara tetangga Malaysia dan Singapura pun membentengi diri dengan defisit anggaran ketika krisis ekonomi menyerang pada 1998. Pada 2003 pun defisitnya masih tinggi, berturut-turut 6,3 dan 1,6 persen. Indonesia tentu bukan Malaysia atau Singapura. Beban utang luar negeri kita lebih berat, kebijakan fiskal kita tak sebebas mereka. Kita tak bisa jorjoran memompa ekonomi dengan stimulus fiskal, tapi setidaknya kita bisa mengurangi dampak negatif pengetatan fiskal dengan tidak memangkas defisit anggaran secara drastis, dengan menurunkannya [...]



Hantu deindustrialisasi

2013-10-21T15:11:30.045+08:00

Koran Tempo 05/08/2004. Industri manufaktur mati suri. Baru maju selangkah menuju negara industri berteknologi tinggi, Indonesia harus beringsut mundur, kembali jualan kayu, kopi, dan kepala sawit. Istilah kerennya: deindustrialisasi. Itu mantera mutakhir pengamat ekonomi. Belum, kita belum terperosok ke dalamnya, baru gejalanya saja, kata Muchammad Chatib Basri. Tapi, kalau pemerintah tak turun tangan, ribuan pabrik akan mati. Atau dengar Kwik Kian Gie. Katanya, kita justru sudah masuk era deindustrialisasi. Kalau barang Cina masuk, industri manufaktur kita akan tutup semua. Benarkah begitu? Dan apa yang perlu kita lakukan? Akhir-akhir ini memang banyak pabrik yang tutup dan pekerja menganggur, terutama pada industri tekstil, garmen, dan sepatu. Tapi, kehilangan lapangan kerja belum bisa dikatakan terjadi secara luas dan besar-besaran di seluruh industri. Sejak resesi 1998 sampai 2002 industri manufaktur justru menyerap lebih banyak tenaga kerja, dari 11 persen lapangan kerja pada 1998 menjadi sekitar 13 persen pada 2002. Anomali baru terjadi pada 2003: lapangan kerja industri manufaktur turun drastis, 9,7 persen, terutama pada industri sepatu. Tapi, apakah penurunan ini kecenderungan permanen atau tidak, masih perlu dilihat lebih lanjut. Orang juga mengkhawatirkan pertumbuhan industri manufaktur yang katanya terus melambat. Sebaliknya, tiga tahun terakhir industri manufaktur tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Pada triwulan pertama tahun ini tumbuh 5,5 persen. Indikasi perlambatan ekspansi industri manufaktur belum terlihat. Investasi yang rendah juga sering ditunjuk sebagai pemicu deindustrialiasi. Tapi ketika pabrik masih menganggur, kapasitas produksi terpakai 60-70 persen, bagaimana kita mengharapkan investasi besar-besaran di industri manufaktur? Satu-dua tahun lagi, setelah pabrik bekerja pada kapasitas penuh, investasi mungkin saja bangkit, tapi tidak sekarang. Entah mengapa, orang juga bilang peran produk manufaktur dalam ekspor cenderung turun. Sebaliknya, statistik ekspor bercerita lain: pada 2001-2003 pangsa produk manufaktur dalam ekspor berturut-turut 66,9, 67,5, dan 66,5 persen. Tak ada kecenderungan penurunan yang nyata di sini. Peran industri manufaktur pada ekonomi juga tidak berkurang, untuk tidak mengatakan meningkat. Sebelum krisis industri manufaktur sekitar 22 persen dari PDB, sekarang porsinya 25 persen. Tentu, kalau dibandingkan dengan sebelum resesi, kinerja industri manufaktur tidak memuaskan. Pertumbuhan manufaktur hanya 5 persen, tak seberapa dibanding 10 persen sebelum krisis. Tapi, suka atau tidak, biasanya seperti itulah karakter ekonomi yang bangkit dari resesi. Sampai sekarang ekonomi belum kembali ke pertumbuhan normalnya, 6-7 persen per tahun. Tak heran kalau kemudian industri manufaktur hanya tumbuh 5 persen atau investasi belasan persen dari PDB. Lagi pula, dibanding negara krisis lainnya, kinerja ekonomi Indonesia tiga tahun terakhir sebenarnya tak buruk. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2001-2003 yang berturut-turut 3,8, 4,3, dan 4,5 persen sepadan dengan Malaysia, Filipina, atau Korea Selatan, bahkan lebih baik dari Singapura. Di ASEAN, kita hanya lebih buruk dari Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Pertumbuhan industri manufaktur yang hanya 5 persen, belum 10 persen seperti dulu, bukan pengalaman unik Indonesia. Pertumbuhan industri manufaktur Malaysia, Thailand, dan Singapura juga lebih rendah dibanding dengan pertumbuhannya pada awal 1990-an. Investasi di negara-negara krisis juga belum sepenuhnya pulih. Di Filipina, misalnya, rasio investasi terhadap PDB 17 persen, lebih rendah dari 25 persen pada 1990-an. Begitu juga dengan Thailand yang sebelum krisis rasio investasi terhadap PDB-nya 40 persen, sekarang 25 persen. Investasi asing langsung di Thailand juga kecil, di Korea Selatan bahkan negatif kembali dua tahun terakhir. Pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 3-5 persen, tapi tanpa kebijakan stimulus pemerintah Indones[...]



Tersandera investasi asing?

2013-10-21T15:12:05.150+08:00

Koran Tempo 22/07/2004. Ekonomi mentok tumbuh 5 persen, tak bisa melaju 6-7 persen seperti dulu. Kecuali investasi asing membanjir masuk, yang tampaknya takkan terjadi. Tidak dalam dua-tiga tahun ke depan. Dengar komentar pengamat tentang kampanye calon presiden (capres). Capres menjanjikan pertumbuhan tinggi dan jutaan pekerjaan baru. Pengamat cepat memotong, katanya itu impian kosong, hanya bunga pemanis penarik hati pemilih. Mungkin saja. Apalagi capres tak bercerita bagaimana mencapainya. Tetapi, apakah pertumbuhan tinggi janji kosong? Apa benar ekonomi tersandera investasi asing? Dipikir-pikir, ini lagu lama yang dinyanyikan berulang kali. Akhir tahun lalu orang bilang ekonomi 2004 tak mungkin tumbuh 5 persen. Gara-gara investasi asing itu. Lalu, apa yang terjadi? Investasi asing tak kunjung bertamu, tapi ekonomi terus melaju. Sekarang banyak yang sepakat pertumbuhan 5 persen dalam jangkauan. Mungkin lebih. Bank Dunia yang akhir-akhir ini pelit menilai ekonomi Indonesia pun merevisi perkiraannya, dari 4 ke 4,5 persen. Masih ingat lagu "pertumbuhan dipacu konsumsi tidak berkelanjutan"? Dulu pengamat seperti koor menyanyikannya. Satu, dua, lima tahun kemudian ekonomi melaju lebih cepat. Motornya? Konsumsi swasta! Sekarang lagu itu pelan menghilang. Orang mulai menerima tak ada salahnya ekonomi yang baru bangkit dari resesi dipacu konsumsi. Lagi pula, kita tak sendiri. Pertumbuhan negara Asia krisis lain seperti Malaysia, Thailand, atau Korea Selatan bertumpu pada konsumsi. Konsumsi juga jadi penyelamat ekonomi AS setelah melambat beberapa tahun lalu. Memang begitu kelakuan ekonomi pascaresesi. Di mana pun, kapan pun. Setelah ekonomi menyusut, konsumsi yang duluan bangkit. Setelah mesin ekonomi perlahan berputar, barulah investasi mengikuti. Mula-mula investasi rumah tinggal (industri properti) yang menggeliat. Kemudian, ketika mesin ekonomi bekerja penuh dan kerepotan memenuhi permintaan pasar, pebisnis pun mulai investasi, menambah mesin atau memperluas pabrik. Investasi asing penting, itu pasti. Tetapi, apakah mahapenting bagi pertumbuhan 6-7 persen? Itu pasti salah besar. Pada awal 1990-an sekalipun, ketika Indonesia masih surga bagi pemodal asing, investasi asing relatif kecil, hanya beberapa persen dari ekonomi. Kalau ekonomi yang 95 persen lebih bergerak cepat, ekonomi tak mustahil tumbuh 6-7 persen. Investasi asing sedikit, investasi domestik yang mendominasi. Yang terakhir ini pun sudah tumbuh perlahan. Kalau industri perbankan makin sehat dan ekspansi kredit perbankan berlanjut, investasi domestik tetap berkibar dan akan membantu konsumsi sebagai motor pertumbuhan. Jangan lupa, kapasitas terpasang ekonomi masih ada yang menganggur. Setidaknya kapasitas tak terpakai itu cukup menyerap pertumbuhan 6-7 persen satu-dua tahun mendatang. Usaha kecil juga tak boleh diremehkan. Ketika usaha besar masih berbenah, usaha kecil telah menumpu pertumbuhan dan menyerap pengangguran. Kita belum bicara prospek ekspor yang makin cerah sejalan dengan ekspansi ekonomi dunia. Intinya, investasi asing sebagai prasyarat pertumbuhan adalah mitos semata. Dalam jangka panjang, investasi asing memang penting bagi pertumbuhan karena meningkatkan produktivitas, mempercepat alih teknologi, dan memacu kompetisi industri dalam negeri. Tetapi, kalau kita bicara dari tahun ke tahun, dampak investasi asing bagi pertumbuhan ekonomi masih diperdebatkan. Debat yang pelik seperti mendiskusikan "duluan mana: ayam atau telur?". Penelitian kadang menemukan investasi asing mempercepat pertumbuhan. Pada kasus lain sebaliknya yang terjadi: pertumbuhan tinggi yang mengundang investasi asing. Pertumbuhan dan investasi asing bisa juga saling mempengaruhi sehingga keduanya seperti berjalan bergandengan tangan. Jadi, tak benar ekonomi tersandera investasi asing. Kalaupun investasi asing enggan masuk, ekonomi bisa dan sangat mungkin tumbuh 6-7 persen. Pemerintah pun bisa[...]



Berdamai dengan inflasi

2013-10-21T15:12:38.516+08:00

Koran Tempo 08/07/2004. Ada yang luput dari debat program ekonomi calon presiden: berapa sasaran inflasi dan bagaimana cara mencapainya? Ini bukan masalah sepele. Bukan hanya karena orang tak suka harga-harga naik, tapi juga karena sasaran inflasi adalah kunci penentu seberapa giat ekonomi menciptakan lapangan kerja. Dalam jangka pendek ada trade-off antara inflasi dan pengangguran: penurunan inflasi menuntut pengorbanan bertahun-tahun angka pengangguran tinggi. Makin drastis Bank Indonesia menurunkan inflasi, makin besar biaya pengangguran yang harus kita bayar. Sekarang, dengan amendemen Undang-Undang tentang BI yang baru, UU No. 3/2004, pemerintah kembali ikut menentukan sasaran inflasi dan, dengan demikian, pilihan trade-off inflasi dan pengangguran. Langkah awalnya, pekan lalu Departemen Keuangan dan BI sepakat membentuk tim pengendali inflasi yang bertugas mengusulkan sasaran inflasi selama tiga tahun mendatang. Setiap pertengahan tahun, berdasarkan rekomendasi tim yang beranggotakan Departemen Keuangan, BI, dan Badan Pusat Statistik ini, Menteri Keuangan menetapkan sasaran inflasi dan kemudian menyerahkan tanggung jawab pencapaiannya pada BI. Sebelumnya, menurut UU No. 23/1999, BI bertugas menjaga inflasi dan hanya inflasi. Sejak itu BI pun memperketat kebijakan moneter, membatasi pasok uang, untuk menurunkan inflasi dari belasan ke sekitar 5 persen. Dampaknya pada perlambatan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja tampaknya tak masuk hitungan. Lewat tim pengendali inflasi pemerintah bisa kembali menyelaraskan sasaran inflasi BI dengan penciptaan lapangan kerja. Tentu saja kalau pemerintah mau; kalau pemerintah sepakat saat ini pengangguranlah musuh rakyat nomor satu yang harus segera dibasmi. Hubungan trade-off jangka pendek antara inflasi dan pengangguran disebut kurva Phillips, mengambil nama ekonom yang menemukannya. Phillips menemukan, dalam jangka pendek dari tahun ke tahun, kebijakan pemerintah sering mendorong inflasi dan angka pengangguran ke arah yang berlawanan. Penjelasan sederhananya begini: dalam jangka pendek harga-harga biasanya lamban berubah. Gaji pegawai, misalnya, naik hanya sekali setahun. Pedagang pun tak bisa setiap saat mengubah harga barang dagangannya. Kalau, misalnya, BI menyedot pasok uang untuk menurunkan inflasi, uang yang tersedia untuk jual-beli berkurang. Kalau harga-harga juga turun, tak ada masalah. Tetapi, kalau harga dan gaji tak berubah, tak cukup banyak uang tersedia untuk jual-beli seperti biasanya, transaksi ekonomi melambat, dan angka pengangguran pun meningkat. Jadi, tak cukup kalau calon presiden hanya bicara tentang penggalakan proyek padat karya atau investasi untuk mengurangi pengangguran. Kebijakan moneter BI juga penting, dan penentu arahnya adalah sasaran inflasi. Biaya penurunan inflasi sangat besar. Lihat misalnya, ekonomi AS pada 1980-an di bawah Paul Volcker, Gubernur The Fed waktu itu. Pada 1979 Volcker bertekad menurunkan inflasi yang waktu itu belasan persen. Inflasi akhirnya turun ke 4 persen, tapi rakyat AS harus membayar dengan angka pengangguran yang melonjak dari sekitar 5 ke hampir 11 persen selama dua tahun berikutnya dan tidak turun ke tingkat semula sampai 1988. Pengetatan moneter BI selama ini mungkin ikut menyebabkan ekonomi tumbuh perlahan. Sejak tahun 2000 BI memperketat kebijakan moneter untuk menurunkan inflasi. Pada 2002 pertumbuhan pasok uang bahkan sempat lebih rendah daripada tingkat inflasi sehingga secara riil pasok uang menyusut. Parahnya lagi, BI memperketat kebijakan moneter pada saat kebijakan fiskal pemerintah juga kontraktif: defisit anggaran dikurangi secara tajam, begitu juga rasio utang luar negeri, sementara itu penerimaan pajak diperbesar. Tentu kita bukan tak ingin BI menurunkan inflasi. Inflasi rendah yang stabil, sekitar 3-5 persen, bagus bagi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Masalahnya adalah apakah sasaran[...]



Rupiah mau ke mana?

2013-10-21T15:13:07.486+08:00

Koran Tempo 10/06/2004. Tahun lalu rupiah jadi bintang, menguat tujuh persen, digelari mata uang Asia berpenampilan terbaik. Sekarang pecundang, sempat kehilangan dua belas persen nilainya dibanding awal Januari. Gonjang-ganjing rupiah mengejutkan. Kata pemerintah, rapor makroekonomi Indonesia sangat baik. Pengamat ekonomi menyetujui. Dana Moneter Internasional (IMF) memuji. Lembaga pemeringkat asing pun memberi acungan jempol. Tapi, apa betul? Mengapa pertahanan Bank Indonesia bisa jebol? Mari kita lihat. Pertumbuhan ekonomi lumayan. Suku bunga kredit turun. Memang tidak setajam penurunan suku bunga deposito, tapi bolehlah. Cadangan devisa bertambah, jadi sekitar US$ 37 miliar, lebih dari cukup membiayai impor dan utang. Inflasi juga dijinakkan, dari belasan ke sekitar empat persen. Sejauh ini sempurna, sebelum kemudian harga-harga melonjak cepat. Inflasi tahunan yang sempat empat persen pada Mei lalu jadi 6,47 persen. Perkiraan inflasi BI sebesar 5 persen jadi tanda tanya besar. Asumsi inflasi pemerintah yang 6,5 persen pun bisa terlampaui. Ternyata potret makroekonomi tak segemerlap yang kita bayangkan. Kita jadi bertanya-tanya bagaimana sebenarnya ekspektasi inflasi masyarakat. Apakah turun drastis seperti diperkirakan BI? Atau jangan-jangan perhitungan BI terlalu optimistis? Masalahnya, ekspektasi inflasi, suku bunga, dan kurs terkait erat. Kalau ekspektasi inflasi tinggi, katakanlah 7-8 persen, suku bunga deposito yang saat ini sekitar 5 persen sama sekali tak menarik--suku bunga riilnya sudah negatif. Suka bunga SBI yang sekitar 7 persen pun tak berarti. Kalau bunga tak segera naik, rupiah ditinggalkan dan orang berburu dolar. Rupiah pun akhirnya melemah, kecuali BI melempar cukup dolar ke pasar. Target inflasi diragukan dan suku bunga dipertanyakan, rupiah juga jadi korban spekulasi. Nilai rupiah, seperti aset pada umumnya, bergantung pada perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Namanya perkiraan, kalau ketidakpastiannya besar, gampang dipertaruhkan. Tampaknya itu yang terjadi akhir-akhir ini. Pasar terlalu pesimis sehingga perlemahan rupiah menggelembung dari yang seharusnya. Sebagian orang bahkan bertaruh meniup gelembung rupiah semakin besar. Tentu makin besar gelembung rupiah, makin mudah pecah, dan makin besar fluktuasinya. Awalnya, sekalipun rupiah melemah, BI tetap yakin pada kekuatan makroekonomi. Menurut BI, perlemahan rupiah sementara, hanya karena perlemahan mata uang regional. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh lebih cepat dan inflasi meninggi sehingga bank sentral AS, the Fed, akan menaikkan suku bunga. Uang panas pemodal asing yang berlabuh di pasar modal pun berulah, kembali ke luar negeri, bersiap menyambut ekspansi ekonomi AS. Sayangnya, ketika aliran uang panas reda dan mata uang lain perlahan stabil, rupiah terus meluncur hingga sempat menembus Rp 9.500 per dolar Amerika. Sekarang BI tak bisa lagi berlindung dari perlemahan mata uang regional. Perlemahan rupiah memang dipicu isu kenaikan suku bunga AS, tapi masalah domestik tampaknya juga menghantui. Sekarang, menurut BI, rupiah melemah karena bank domestik ikut spekulasi. Katanya likuiditas perbankan sangat besar sementara peluang investasi terbatas. Kebetulan BI baru saja menjarangkan jadwal lelang SBI. Keinginan bank pun tak semuanya diserap, mungkin karena bank meminta suku bunga tinggi. Lelang surat utang pemerintah Mei lalu juga dibatalkan karena alasan yang sama. Padahal, sekitar Rp 8 triliun surat utang jatuh tempo. Alhasil, menurut BI, tambahan sekian puluh triliun mengendap di bank. Ini yang BI curigai digunakan bermain dolar. BI mungkin saja benar, tapi apakah dampaknya pada rupiah sebesar ini? Lagi pula seharusnya tambahan likuiditas akibat penjarangan jadwal lelang SBI bisa diantisipasi BI sejak dulu. Pembatalan lelang surat utang pemerintah pun sebenarnya bisa diduga karena di pasar sekunder suk[...]



Minyak, oh minyak

2013-10-21T15:13:39.356+08:00

Koran Tempo 27/05/2004. Apa yang terjadi kalau harga minyak naik berlipat ganda? Dampaknya buruk, mungkin bisa disebut bencana. Ekonomi Indonesia yang mulai melaju bisa sempoyongan kembali. Karena praktis semua produksi barang terkait dengan minyak, harga-harga pun naik. Bagaimana tidak kalau ongkos angkutan, tarif listrik, dan harga bahan baku meroket ke langit? Kalau tak bisa meneruskan kenaikan harga minyak ke konsumen, perusahaan terpaksa menekan keuntungan. Akibatnya, investasi tertunda dan sebagian pekerja dirumahkan. Pasar tenaga kerja melemah, pertumbuhan melambat, dan pengangguran pun meningkat. Kadang dua-duanya: sudah inflasi tinggi, pertumbuhan pun melambat. Syukur alhamdulillah, sekalipun harga minyak mentah dunia melonjak ke US$ 40 lebih per barel, semua ini tidak terjadi. Berkat kandungan minyak bumi di perut ibu pertiwi, pemerintah masih bisa mensubsidi minyak kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil. Dengan demikian, ekonomi sedikit-banyak terlindungi dari guncangan pasar minyak dunia. Akan tetapi, karena harga minyak kebutuhan industri dilepas ke pasar bebas, dunia bisnis harus menghadapi lonjakan harga minyak. Kalau krisis minyak berlangsung berkepanjangan, dampaknya pada ekonomi tak bisa diabaikan. Sayangnya, pemerintah yang seharusnya mengemudikan ekonomi mengarungi krisis minyak seperti tak berdaya. Kebijakan fiskal, misalnya, lebih difokuskan untuk mempercepat pengurangan defisit anggaran. Tahun ini defisit anggaran ditargetkan 1,2 persen dari ekonomi. Karena harga minyak naik, subsidi BBM pun meningkat, defisit membengkak, dan target defisit terancam tak tercapai. Penerimaan pemerintah dari penjualan minyak memang meningkat, tapi tak sepenuhnya membantu karena sebagian harus dibagi-bagikan ke daerah. Kalau pemerintah bersikeras menurunkan defisit ke 1,2 persen, anggaran pemerintah yang sudah ketat akan cenderung makin kontraktif. Kebijakan fiskal tak bisa diharapkan, kebijakan moneter juga setali tiga uang. Kalau tekanan inflasi besar, Bank Indonesia yang selama ini terobsesi pada inflasi rendah akan kembali memperketat kebijakan moneter. Apalagi saat ini rupiah cenderung melemah. Belum kalau bank sentral AS, the Fed, jadi menaikkan suku bunga. Alhasil, ramuan sempurna perlambatan ekonomi: sudah sisi pasokan ekonomi diguncang kenaikan harga minyak, sisi permintaan juga dihambat oleh kebijakan fiskal dan moneter. Yang lebih mengkhawatirkan adalah dampak kenaikan harga minyak pada ekonomi dunia. Ekonomi Indonesia sudah begitu terkait erat, saling bergantung, dengan ekonomi dunia. Dengan ekspor Indonesia yang mencapai sepertiga dari ekonomi, kalau ekonomi AS atau Cina terbatuk-batuk, sakitnya dirasakan produsen sepatu di Tangerang atau industri kayu di Kalimantan. Krisis minyak saat ini memang belum sebanding dengan krisis pada 1970-an. Waktu itu, harga minyak tak hanya US$ 40 per barel, tapi sempat mencapai US$ 80 kalau diukur dalam dolar saat ini. Sekarang the Fed juga lebih siap mengantisipasi dampak kenaikan harga minyak. Karena ekonomi AS terancam deflasi beberapa waktu lalu, the Fed mungkin bahkan membiarkan inflasi beberapa persen. Katakanlah harga US$ 40 selama satu-dua bulan masih oke, tapi bagaimana kalau ini terus berlangsung, atau harga minyak justru makin tinggi? Harga minyak sulit diduga. Baru Februari lalu Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) berencana memotong kuota produksi beberapa juta barel per hari untuk mengantisipasi penurunan harga dari musim dingin ke musim semi. Maunya harga berkisar US$ 22-28 per barel, ternyata meroket ke US$ 40 lebih. Itu pun sebelum negara-negara OPEC sempat mengurangi produksinya. Jadilah negara produsen dan konsumen saling tunjuk hidung. AS menyalahkan OPEC yang membatasi produksi. OPEC membalas pasokan minyak tak kurang, harga naik, terutama karena spekulas[...]



Utak-atik tata niaga pupuk

2013-10-21T15:14:13.422+08:00

Koran Tempo 13/05/2004. Pupuk langka sudah biasa. Apakah akibat tata niaga? Kelihatannya begitu. Memang ironis: tata niaga diberlakukan untuk menjamin ketersediaan pupuk, tapi dalam beberapa tahun terakhir, mungkin justru tata niagalah biang kerok kelangkaannya. Tata niaga pupuk telah dibongkar-pasang berkali-kali. Perkembangan terakhirnya, pada 1997 dibentuk perusahaan induk BUMN pupuk dengan Pusri memonopoli distribusi dan pemasarannya. Akhir 1998 tata niaga dibubarkan. Semua subsidi dihapus kecuali untuk penyaluran ke daerah terpencil. Pada tahun 2000 produsen kembali mendapat potongan harga gas, bahan baku utama pupuk. Setahun kemudian, tata niaga pupuk untuk tanaman pangan dan perkebunan rakyat diberlakukan lagi dengan Pusri memonopoli distribusinya. Akhirnya, tahun lalu sekali lagi tata niaga dirombak. Kali ini produsen tetap mendapat potongan harga gas, tapi monopoli Pusri dicabut. Gantinya diterapkan rayonisasi distribusi pupuk, satu atau beberapa provinsi untuk setiap produsen. Produsen wajib memasok pupuk ke distributor sampai ke tingkat kabupaten pada harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Sayangnya, apa pun bentuk tata niaganya, pupuk sering langka pada saat petani membutuhkannya. Akhir-akhir ini terutama di sebagian Sumatera Utara dan daerah Pantura. Kalau pupuk langka, produsen sering dituding sebagai kambing hitam. Tuduhan yang masuk akal karena dulu distribusi pupuk dimonopoli Pusri, dan sekarang setiap rayon dimonopoli satu produsen. Akan tetapi, kelangkaan terjadi sering bukan karena kurang pasokan. Faktanya, menurut PT Pupuk Kujang, pasokan pupuk di Jawa Barat, misalnya, lebih dari perkiraan kebutuhan. Penyebab utamanya adalah harga yang terlalu rendah. Pada harga eceran tertinggi Rp 1.050 per kilogram, permintaan pupuk di lapangan lebih tinggi ketimbang yang diperkirakan. Harga rendah memicu spekulasi. Sebagian pengecer dan distributor terdorong menimbun pupuk, berharap harga pupuk naik dalam waktu dekat. Apalagi beberapa waktu lalu pasar pupuk sempat terganggu, karena gangguan pasok gas ke pabrik pupuk maupun karena kerusakan sebagian pabrik pupuk. Dampak harga rendah ini makin parah karena distribusi pupuk diatur sangat terperinci. Secara resmi distributor hanya boleh menyalurkan pupuk bersubsidi ke pengecer terdaftar, dan pengecer pada petani, di wilayah peruntukan yang sudah ditentukan. Kalau di suatu daerah permintaan naik drastis--karena pergantian pola tanam, perubahan cuaca, atau karena penambahan penggunaan pupuk--pupuk bisa hilang dalam sekejap. Harga pun naik. Pengecer di daerah lain secara ilegal bisa memasok kekurangan ini. Akibatnya, di wilayah operasinya sendiri pupuk jadi langka. Alhasil, kelangkaan terjadi meluas sebelum produsen yang bertanggung jawab di daerah itu menyadari apa yang terjadi. Karena harga pupuk jauh lebih tinggi dibanding pupuk bersubsidi untuk tanaman pangan, sebagian distributor mungkin secara ilegal menjual pupuk ke perkebunan besar. Walaupun kebutuhan pupuk perkebunan besar sedikit, karena pupuk merupakan bahan baku pokok bagi petani yang sulit dikurangi, dampaknya pada harga besar. Sekali lagi, pupuk bersubsidi "menghilang" dari pasar. Tambahan lagi, penyelundupan selalu menghalangi pelaksanaan tata niaga di negeri ini. Karena harga internasional pupuk per ton bisa US$ 50 lebih tinggi, sebagian pupuk bersubsidi mungkin secara ilegal diekspor ke luar negeri. Di atas kertas, dalam Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 70 Tahun 2003, tata niaga pupuk sangat ambisius. Tata niaga diatur secara mendetail, lengkap dengan sistem pengawasan antara produsen dan distributor maupun antara distributor dan pengecer. Pembelian, penjualan, dan stok pupuk dilaporkan secara rutin ke produsen atau distributor dengan tembusan ke instansi pem[...]



Sehat tapi pailit

2013-10-21T15:14:44.060+08:00

Koran Tempo 29/04/2004. Perusahaan kelas dunia seperti Prudential pun, kalau melanggar kontrak, terpaksa bertekuk lutut. Itulah keindahan Undang-Undang Kepailitan. Berkat UU yang disahkan pada 1998 ini, fondasi ekonomi Indonesia diperkokoh: hak milik individu, siapa pun dia, lebih terjaga; kontrak yakin terlaksana; dan kepastian berusaha terjamin. Karena kepentingannya dilindungi UU, pengusaha tak ragu mengambil risiko bisnis. Karena percaya kontrak ditegakkan oleh pengadilan, kreditor pun tak perlu ragu meminjamkan uangnya untuk diputar di dunia bisnis. Atau tepatnya, itulah yang kita harapkan dari UU Kepailitan. Namun, mendengar berita pemailitan perusahaan asuransi PT Prudential Life Assurance, justru kesimpang-siuran yang terkesan. Cerita singkatnya begini: Lee Boon Siong bekerja sebagai agen penjual produk asuransi Prudential. Menurut perjanjian, kalau target penjualan tercapai, Prudential memberi bonus. Tetapi, ketika target terpenuhi, kontrak diputus Prudential secara sepihak. Lee kehilangan bonus sekitar Rp 5 miliar. Juga potensi angsuran bonus sampai 2013 senilai Rp 360 miliar. Itu menurut Lee. Prudential menampik. Lee mengajukan Prudential ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Dan minggu lalu pengadilan memenangkan Lee dan memailitkan Prudential. Pertanyaannya adalah apakah keputusan pengadilan yang melegalkan tuntutan Lee bisa dibenarkan? Mengingat sejarah kotor pengadilan kita dan kontroversi pemailitan Manulife dua tahun lalu, banyak yang mempertanyakannya. Jangan-jangan semua ini hanya sirkus hukum yang memanfaatkan kelemahan UU Kepailitan dan sistem peradilan kita. Kalaupun pengadilan benar tuntutan Lee sah, masih ada pertanyaan lain: apakah pemailitan solusi terbaik? Tak adakah pilihan penyelesaian lain? Sulit diterima akal. Prudential perusahaan yang sehat, terkelola baik, dan bereputasi tinggi. Rasio kecukupan modalnya pada 2003 sebesar 255 persen, jauh dari persyaratan minimum 100 persen. Keuangannya juga lancar dengan tingkat likuiditas 110 persen. Tahun lalu Prudential menggandakan pendapatan premi, dua kali lipat lebih; dan membukukan laba Rp 78 miliar. Lagi pula, kalau tuntutan Lee sah, kewajiban Prudential pada Lee pun tak sampai enam miliar, tak sebanding dengan kekayaannya yang Rp 1,5 triliun rupiah. Sisanya masih bisa diangsur sampai 2013. Apakah tidak lebih baik pengadilan memerintahkan Prudential segera membayar kewajiban yang sekitar lima miliar itu, dan mencicil sisanya sampai 2013 sesuai dengan kontrak yang diklaim Lee? Tak bisa tidak, kasus Prudential ini mempertontonkan muka buruk UU Kepailitan dan sistem peradilan kita. Pertama, terlalu mudah bagi kreditor memailitkan perusahaan yang sehat sekalipun, kadang hanya karena sengketa utang yang keberadaannya masih bisa diperdebatkan. Tak ada batasan minimum tagihan, tak ada pertimbangan nilai kekayaan perusahaan. Kemudahan kreditor mengambil kembali uang yang ditanamkannya memang harus dijamin UU Kepailitan, justru jaminan inilah kekuatannya. Kalau pengelola teledor atau perusahaan rugi, kreditor bisa meminta pengadilan menyita kekayaan perusahaan dan kemudian menjualnya. Masalahnya, mengingat reputasi peradilan yang sarat korupsi, makin ringan syarat pemailitan, makin rentan UU ini disalahgunakan. Kedua, UU Kepailitan tidak mempertimbangkan dampak sosial penutupan perusahaan. Untuk perusahaan asuransi seperti Prudential, ini sangat penting. Ribuan pemegang polis akan gelagapan kalau perusahaan asuransinya yang sehat walafiat tiba-tiba dipailitkan. Apalagi pemerintah yang mengatur dan mengawasi industri asuransi sama sekali tidak dilibatkan dalam pemailitan. Padahal, pemerintah sangat berkepentingan menjamin kestabilan industri keuangan dan menjaga kepentingan pemegang polis. Mungkin industri asuransi sebaiknya[...]



Bankir sontoloyo

2013-10-21T15:15:19.238+08:00

Koran Tempo 15/04/2004. Rupiah demi rupiah kita tabung di bank, hasil kerja keras banting tulang, untuk biaya sekolah anak atau simpanan hari tua. Tapi apa yang bankir lakukan? Banyak bankir sejati yang hati-hati mengelola uang titipan kita. Tapi tak sedikit yang mempertaruhkannya di meja rolet bisnis spekulatif berisiko tinggi. Bahkan ada bandit berdasi yang tega merampok banknya sendiri. Memang mengerikan, tapi masih bisa terjadi. Padahal, pemerintah sudah menghabiskan ratusan triliun rupiah untuk menyehatkan perbankan. Kasus terakhirnya Bank Dagang Bali (BDB) dan Bank Asiatic yang ditutup pekan lalu. Bank Indonesia (BI) sudah mencium bau amis transaksi BDB sejak Agustus 2002. Menurut Kepala Kantor BI Denpasar Lukman Boenjamin, puluhan kredit disalurkan ke sembilan perusahaan bohongan (Koran Tempo, 13/4). Diperingatkan BI, BDB bukannya beres-beres, malah menutup lubang kredit fiktif dengan menggali lubang baru, menerbitkan obligasi Rp 700 miliar. Anehnya, diperiksa ke Badan Pengawas Pasar Modal, obligasi itu tak terdaftar. Melihat gelagat buruk itu, BI mengawasi BDB secara intensif. Ulah BDB tak berhenti di sini: sertifikat deposito (NCD) senilai hampir satu triliun diberikan ke Bank Asiatic, banknya besan pemilik BDB. Menggunakan surat utang itu sebagai jaminan, Asiatic meminjam sekian ratus miliar ke bank lain yang kemudian disalurkan ke perusahaan terkait. Ini mungkin teknik akrobatik mengelabui aturan pembatasan penyaluran kredit pada perusahaan kelompok sendiri (BMPK). Sialnya, kredit itu pun kemudian macet. Akibatnya, tak hanya Asiatic yang gelagapan, BDB juga makin tenggelam. Singkat cerita, BDB dan Asiatic masuk ruang gawat darurat BI. Pemilik BDB dan Asiatic lempar handuk, tak mampu menutupi kewajiban banknya dan memperkuat modal. BI mencari pemodal baru, tapi tak ada yang tertarik. Tak ada jalan lain, akhirnya BDB dan Asiatic pun ditutup. Pesta usai sudah, tinggallah pemerintah yang ketiban pekerjaan kotornya. Karena seluruh tabungan masih dijamin, pemerintah harus menutupi Rp 2,4 triliun dana pihak ketiga di kedua bank. Untungnya, pemilik dan pengurus bank sudah dicekal dan kasus pidananya diserahkan ke kepolisian. Aset pemilik juga sudah diambil alih. Sebagian aset bank juga bisa dijual atau dialihkan ke bank lain. Sekarang kita hanya bisa berharap kegagalan penutupan bank dulu tidak terulang: penjualan aset lancar, tingkat pengembalian tinggi, kerugian pemerintah kecil, dan setiap bankir jahat dihukum berat oleh pengadilan. Dipikir-pikir, penutupan Asiatic dan BDB adalah langkah jitu. Tampaknya nasib BDB dan Asiatic memang sudah tak bisa diharapkan. Kalau dulu BI harus bolak-balik ke istana sebelum memutuskan bank apa yang ditutup, sekarang BI bisa memutuskan sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Untungnya lagi, nasabah perbankan tak panik. Mungkin berkat jaminan menyeluruh dana pihak ketiga, atau masyarakat makin percaya pada kemandirian BI. Atau mungkin karena BDB dan Asiatic hanya bank kecil bernasabah sedikit. Dampaknya pada industri perbankan dan ekonomi juga terbatas, kecuali mungkin pada bank kecil. BI membuktikan tak segan-segan menutup bank yang bobrok, dan ini terapi kejut bagi bank kecil. Mereka perlu berpikir dua kali sebelum mengelabui BMPK atau melanggar prinsip kehati-hatian perbankan. Mungkin juga ada peralihan dana dari bank kecil ke bank besar, tapi selama jaminan menyeluruh belum dihapuskan jumlahnya tak berarti. Tapi dipikir lebih dalam lagi, kejadian ini juga mengkhawatirkan. Sekalipun sekarang pengawasan perbankan lebih bagus, skandal perbankan ternyata belum sepenuhnya dicegah, termasuk perampokan bank oleh pemiliknya sendiri. Kita juga bertanya-tanya apakah alat deteksi dini BI bekerja baik, dan prosedur penyelesaian ban[...]



Is it the economy, stupid?

2013-10-21T15:16:05.675+08:00

Koran Tempo 25/03/2004. Di negeri ini, masalah perut dan politik erat terkait, pada revolusi 1960-an, juga 1998. Bagaimana dengan kampanye pemilihan umum 2004? Apakah ekonomi jadi isu penting?Mestinya begitu. Pemilu di mana pun, ekonomi jadi kunci. "It's the economy, Stupid," seru James Carville, manajer kampanye Bill Clinton pada 1992. Ekonomi suram jadi senjata ampuh oposisi menggebuk pemerintah berkuasa, seperti waktu Clinton menyingkirkan George Bush dulu. Sebaliknya, ekonomi cerah bisa menjamin partai berkuasa terpilih ulang.Jadi, pertanyaan sejuta dolarnya adalah apakah ekonomi sudah pulih? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak, tergantung pada siapa kita bertanya. Partai berkuasa akan bercerita ekonomi makin berkilau. Lawan politiknya cepat menyergah, "Siapa bilang? Ekonomi justru terpuruk makin dalam." Jalan keluarnya hanya satu: pilih pemimpin baru yang lebih mampu.PDIP dan koalisinya mungkin benar, makroekonomi sudah pulih. Inflasi rendah, rupiah stabil, bursa bergairah, obligasi pemerintah laku keras, defisit anggaran mengecil, dan ekonomi tumbuh lebih cepat. Sulit dibantah, ini kemajuan besar.Tapi, tak mudah menutup telinga dari pesimisme oposisi. Penganggur di mana-mana, konon 40 juta orang. Kalau benar sungguh angka yang mengerikan: satu dari tiga angkatan kerja Indonesia menganggur. Tak mungkin ekonomi pulih kalau penganggur sebanyak itu. Kita belum bicara korupsi yang menjadi-jadi, utang menggunung, atau konglomerat selamat dibebasutangkan.Secara obyektif, jawabannya tergantung pada apa definisi pulih. Teorinya, ekonomi bangkit dari resesi begitu ekonomi mulai ekspansi. Kalau begitu, ekonomi Indonesia sudah pulih sejak 1999.Tampaknya, tak banyak yang sepakat. Orang lebih mengerti ekonomi pulih kalau sudah kembali seperti sebelum krisis. Faktanya, kuartal ketiga tahun lalu pendapatan domestik bruto (PDB) sudah kembali ke nilainya pada 1997. Artinya, jempol buat pemerintah berkuasa.Kritik cepat menyela: PDB boleh pulih, tapi bagaimana dengan pertumbuhan? Ekonomi pulih kalau tumbuh 6-7 persen seperti dulu. Hanya pertumbuhan setinggi itu yang mampu menyerap tambahan angkatan kerja.Dari kacamata ini, ekonomi masih terseok-seok. Tahun lalu tumbuh 4 persen, tahun ini mungkin 5. Akibatnya, angka pengangguran yang sudah tinggi terus meningkat. Jempol ditarik, pemerintah dapat angka merah.Apalagi, katanya, pertumbuhan ekonomi saat ini tidak berkelanjutan karena dimotori konsumsi. Investasi jalan di tempat, mungkin sampai pemodal melihat kinerja pemerintahan baru satu atau dua tahun lagi. Itu pun kalau pemerintah baru mampu menawarkan iklim investasi yang bersahabat.Ekonom sendiri terlihat hati-hati untuk tidak bicara ekonomi pulih. Entah mengapa. Mungkin karena masalah ekonomi Indonesia parah sehingga menyebut ekonomi sudah pulih terdengar sumbang. Atau ekonom ingin menekankan pemerintah harus kerja lebih keras lagi. Mengatakan ekonomi pulih bisa membuat pemerintah besar kepala dan kemudian berleha-leha. Ekonom dalam kabinet pun begitu, mereka mengakui perbaikan ekonomi baru sebatas stabilitas makroekonomi, belum menyentuh sektor riil.Jadi, ekonom, politikus, dan pemerintah tampaknya sepakat: banyak kemajuan, tapi ekonomi belum pulih. Partai berkuasa tak bisa menepuk dada, tapi oposisi pun tak mudah mencerca. Ekonomi yang biasanya jadi kunci kampanye pun akhirnya hanya jadi isu sampingan, itu pun sebatas retorika tanpa debat substantif masalah, tujuan dan pilihan kebijakan ekonomi yang sebaiknya dipilih pemerintah.Tapi, apa benar ekonomi belum pulih? Semua itu omong kosong, kata Prof. Mubyarto. Menurut dia, ekonomi konglomerat mati suri, tapi ekonomi rakyat dari dulu sudah menggeliat. Mubyarto juga tak henti-henti mengkritik ekonom yang hany[...]



Tarik-ulur ekspansi kredit

2013-10-21T15:16:34.507+08:00

Koran Tempo 11/03/2004. Bagaimana bankir tak bingung. Rasanya baru kemarin Bank Indonesia gigih mengimbau bank menurunkan suku bunga dan menyalurkan kredit. Sekarang, tiba-tiba bank dikritik terlalu agresif memberi pinjaman.Kata pejabat Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan kredit dan ekonomi timpang: kredit ekspansi 20 persen, ekonomi hanya 4 persen. Salah-salah, krisis perbankan jilid kedua kembali menyerang.Karena mantan juragan yang bicara, bolehlah pemerintah mendengar. Tetapi, kalau pemerintah mengiyakan begitu saja dan BI membatasi ekspansi kredit, ekonomi bisa celaka.Sebenarnya tak jelas apa persisnya kritik IMF. Kalau maksudnya ada bank pemerintah yang ceroboh "menyalurkan" kredit, memang ada benarnya. Banyak bank membeli aset Badan Penyehatan Perbankan Nasional, sebagian gagal merestrukturnya, dan akhirnya harus mencadangkan laba untuk menutupi kerugian. Kalau kemudian aset bermasalah ini macet, laporan keuangan bank bisa merah.Tapi kalau ekspansi kredit 20 persen itu yang tak disetujui, mengherankan dan sulit dimengerti.Selama diopname BPPN, banyak bank puasa menyalurkan kredit. Setelah disuntik dan dinyatakan sehat, bank mulai berjalan, sebagian berlari kecil. Kredit pun mulai mengucur. Hasilnya pertumbuhan 20 persen itu.Kenaikan yang impresif, tapi masih wajar. Sampai sekarang, rasio kredit terhadap dana yang dihimpun perbankan (LDR) tak sampai 50 persen. Posisi kredit pun masih empat ratusan triliun, lebih rendah dari puncaknya sebelum krisis. Itu pun nominalnya, belum memperhitungkan inflasi.Kalau bank dikritik karena beralih dari kredit investasi ke konsumsi, tidak sepenuhnya tepat. Ini juga bukan barang baru. Sejak dulu banyak analis yang memperingatkan bahaya bermain-main dengan kredit konsumsi. Bahkan bukan hanya kredit konsumsi yang dicurigai, peran konsumsi sebagai motor pertumbuhan pun dipandang sebelah mata.Katanya pertumbuhan yang dipicu konsumsi tidak berkelanjutan. Seharusnya investasi dan ekspor yang jadi motornya. Pertumbuhan konsumsi pun sudah beberapa kali mereka perkirakan melambat. Namun, konsumsi tetap berkibar, dan ekonomi perlahan bangkit. Tahun lalu tumbuh 4,1 persen; tahun ini mungkin 5 persen.Di banyak negara krisis, pemulihan ekonomi biasanya dimotori konsumsi. Satu atau dua kuartal kemudian, investasi mengikuti. Mula-mula investasi inventori ketika perusahaan mengantisipasi lonjakan permintaan. Kemudian, investasi perumahan. Investasi bisnis bangun paling akhir, setelah kapasitas terpasang banyak dioperasikan.Perbankan Indonesia hanya menaiki gelombang pemulihan ekonomi. Ketika gelombang konsumsi dan investasi perumahan datang, bank sigap berselancar menaikinya. Posisi kredit konsumsi yang pada 1999 Rp 24 triliun meningkat tajam ke Rp 112 triliun tahun lalu. Kredit properti meningkat dari Rp 26 triliun pada 1999 ke Rp 47 triliun tahun lalu.Untuk kredit berskala kecil, banyak bank bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan. Bank menyediakan sebagian besar dana, perusahaan pembiayaan memberi akses pada peminjam, menganalisis kredit, menerima pembayaran cicilan, dan menyita jaminan kalau diperlukan.Sebaliknya, kredit investasi baru menggeliat, kalau tidak jalan di tempat. Sebagian besar kredit berskala kecil; perusahaan besar belum masuk radar kredit perbankan.Bukan hanya bank sekadar mengikuti gelombang pemulihan, banyak pengusaha enggan meminjam dari bank. Kalau tidak mengandalkan uang sendiri, mereka lebih suka menjual obligasi di pasar modal. Kalaupun meminjam dan sudah disetujui, kredit tidak dicairkan, kecuali terpaksa. Tahun lalu saja seratusan triliun rupiah kredit yang tidak dicairkan.Di samping itu, bank masih trauma pada pengalaman krisis 1998 dan takut memberi pin[...]



Ketika BPPN tutup warung

2013-10-21T15:17:23.904+08:00

Koran Tempo 26/02/2004. Kalau bicara tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional, gambaran apa yang tebersit dalam pikiran Anda?Menjawab pertanyaan saya, seorang kawan dengan mudah menemukan belasan. Pengobral aset negara, bumper anggaran pemerintah, sarang patgulipat, sahib bankir jahat, pensiunan kaya, dan seterusnya. Tapi, pantaskah BPPN menyandang gelar dokter perbankan?Dia tertawa. "Paling jauh, tukang solek perbankan," katanya.Mungkin kawan saya nyinyir. Yang pasti, BPPN sangat kontroversial. Dan besok, badan ini akan menutup warungnya.Seburuk itukah kinerja BPPN? Apa artinya bagi kita semua, dan pelajaran apa yang kita peroleh?Kata Syafruddin Temenggung, ketuanya, BPPN cukup sukses. Dari aset bernilai Rp 600 triliun lebih yang diambil alih dari perbankan pada 1998, BPPN berhasil mengembalikan Rp 172 triliun, sekitar 28 persennya. Tingkat pengembalian ini, katanya, sebanding dengan BPPN-nya negara krisis lain.Apa betul begitu? Tingkat pengembalian di Thailand dan Korea Selatan lebih tinggi, 30-40 persen. Di Malaysia bahkan 50 persen lebih. Ketiganya diperoleh dalam rentang waktu yang lebih singkat.Angka 28 persennya BPPN itu pun masih tingkat pengembalian kotor. Karena digerogoti inflasi selama lima tahun terakhir, tingkat pengembalian bersihnya mungkin hanya belasan persen. Kalau ada yang bilang ini pertanda sukses, dia pasti sedang melawak.Pengembalian aset dapat angka merah, bagaimana dengan kesehatan bank pasien yang dirawatnya?Keluar dari ruang gawat darurat BPPN, perbankan tampak segar bugar. Permodalan perbankan lebih kuat, rasio kecukupan modal yang pada 1998 negatif sekarang 20-an persen. Kredit macet dipangkas, dari sekitar 50 menjadi 5 persen saat ini. Tingkat keuntungan bank juga meningkat.Namun, ini hanya tampak luar, karena solekan pemerintah yang luar biasa. Pada 1998, kredit macet perbankan dialihkan ke BPPN. Sebagai gantinya, bank mendapat obligasi pemerintah. Dilumuri bedak tebal, wajah perbankan yang pucat-pasi seketika pulih. Indikator keuangan perbankan yang tadinya merah pun langsung biru kembali.Sesederhana itu. Tak kurang dari Muliaman Hadad, Kepala Biro Stabilitas Sistem Keuangan Bank Indonesia, mengatakan pada sebuah seminar pekan lalu bahwa sampai saat ini indikator keuangan masih jadi fokus utama, pengelolaan risiko dan kontrol internal bank belum banyak disentuh. Kita juga baru saja melihat begitu mudah BNI dan BRI dibobol triliunan rupiah. Sedihnya lagi, diduga karena keterlibatan orang dalam.Indikator keuangan boleh berkilau, tapi kalau industri perbankan tetap rapuh, wajah memukau itu tak berarti apa-apa. Terkena kejutan kecil saja borok kredit macet perbankan bisa menganga dan perbankan kembali sempoyongan.Tugas ketiga BPPN, restrukturisasi sektor riil, jangan ditanya lagi. BPPN kadang melepas aset begitu saja tanpa memperbaikinya terlebih dulu, kadang pada saat yang tidak tepat. Akibatnya, tak hanya tingkat pengembalian rendah, kesempatan memperkuat struktur ekonomi Indonesia juga hilang begitu saja. Sebagian aset ini dibeli bank kembali, tentu termasuk dengan risiko macetnya.BPPN boleh berkilah kita dihantam krisis dan, mau tak mau, kita harus menanggung biayanya. Biaya krisis tentu ada, tapi tak sedikit bantuan likuiditas pada 1998 digerogoti maling di sana-sini. Banyak pemilik bank menyerahkan aset yang digelembungkan nilainya, dan waktu itu pemerintah pun menerimanya begitu saja. Sudah bernilai rendah, karena krisis, nilainya terus turun. Belum bankir yang menggunakan bantuan likuiditas untuk membiayai perusahaan pribadinya, atau melarikannya ke luar negeri.BPPN bisa membela diri, mereka menerima sekeranjang aset sampah dari perbankan. Namanya sampa[...]



Membuang selimut, menjamin penabung kecil

2013-10-21T15:17:54.143+08:00

Koran Tempo 13/02/2004. Krisis pada 1998 menyadarkan kita: menabung di bank tak pernah bebas risiko. Salah pilih bank, jerih payah seumur hidup bisa lenyap ditelan bumi. Sayangnya, baru saja terjaga, kita dininabobokan pemerintah lagi dengan senandung blanket guarantee, jaminan menyeluruh kewajiban perbankan."Jangan khawatir, uang Anda di bank aman," begitu kira-kira waktu itu pemerintah meyakinkan. "Dijamin seratus persen."Kepanikan mereda, uang pun perlahan kembali ke bank, dan kerusakan perbankan yang lebih parah bisa dicegah.Syukur alhamdulillah. Masalahnya, blanket guarantee membuat penabung betul-betul terlelap, tak pusing banknya bobrok, tak peduli bankir teledor menyalurkan kredit. Toh, kalaupun bank bangkrut, pemerintah pasti turun tangan, mengembalikan tabungan sampai ke sen terakhir.Jaminan segala ini juga memberi pesan buruk pada bankir. Ibaratnya, pemerintah mempersilakan bank lebih berani mengambil risiko. Tak perlu takut hukuman penabung yang menarik dananya, tak perlu khawatir pada disiplin pasar.Okelah, blanket guarantee hanya langkah darurat. Sekarang, pemerintah ingin membetulkan kesalahan itu. Blanket guarantee dihapuskan, diganti dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Rancangan undang-undangnya sedang dibahas DPR. Kalau tak ada aral melintang, LPS akan beroperasi akhir tahun ini.Ini langkah bijak yang perlu kita sambut gembira. Blanket guarantee jaminan simpanan terburuk yang paling buruk. Lebih cepat jaminan segala ini disingkirkan, lebih bagus.Namun, mampukah LPS mencegah krisis perbankan? Apakah bank akan bebas dari serbuan penabung karena sekadar desas-desus? Jawabannya sangat bergantung pada desain LPS itu sendiri. Salah-salah, LPS justru bisa jadi sumber masalah perbankan yang baru.Banyak ekonom dunia tak menyukai LPS. Secara teoretis, LPS mendorong penabung tak peduli pada kesehatan bank, bankir lebih berani mengambil risiko, dan pemerintah makin sering menyelamatkan bank yang bangkrut. Dalam prakteknya, di negara maju sekalipun, dan dengan LPS terbaik, krisis perbankan selalu datang dan pergi, kadang dengan biaya mahal yang membebani anggaran pemerintah.Di negara berkembang ceritanya lebih suram lagi. Studi empiris mengindikasikan, karena dirancang sembarangan, LPS justru sering memicu krisis perbankan. Apalagi, LPS di negara berkembang rentan penyelewengan karena institusi lemah, lingkungan bisnis penuh tipu muslihat, regulator tak becus, dan politikus yang selalu merecoki.Berbagai studi komparatif LPS antarnegara mengindikasikan LPS potensial mencegah krisis kalau cakupan jaminannya terbatas. Penabung kecil tak lagi sibuk mendengar desas-desus, dan penabung besar dipaksa ikut mengawasi kinerja bank. LPS juga lebih baik dengan keanggotaan wajib, premi berbasis risiko, reasuransi, dan partisipasi swasta dalam pengelolaannya.Dari sudut pandang ini, mari kita nilai desain LPS yang diusulkan. Pertama, LPS hanya menjamin tabungan dan deposito; pinjaman antarbank dikecualikan. Simpanan pun dibatasi maksimum Rp 100 juta.Seratus juta mungkin terlalu besar. Banyak negara lain batas maksimum simpanan yang dijamin lebih rendah secara nominal maupun rasionya terhadap pendapatan per kapita.Setidaknya RUU LPS sudah mengadopsi semangat melindungi penabung kecil. Dengan batas Rp 100 juta, LPS menjamin 9 dari 10 penabung yang mencakup seperempat total dana pihak ketiga di perbankan. Penabung besar diharapkan bisa mengurus diri sendiri. Begitu juga dengan perusahaan besar, dana pensiun dan asuransi.Pengecualian ini disengaja. Karena uangnya tak dijamin, penabung besar diharapkan lebih cermat mengawasi kinerja bank. Kalau bankir sembrono mengelola bank,[...]



Penjaga gawang likuiditas perbankan

2013-10-21T15:18:21.849+08:00

Koran Tempo 29/01/2004. "Nilai bank ketika hidup sering lebih tinggi dibanding setelah mati, sekalipun nilainya waktu hidup sudah minus," beberapa ekonom pernah mengatakannya. Ketika krisis menyerang perbankan, pendapat ini sulit dipungkiri. Apalagi kalau krisis perbankan begitu parah sehingga mungkin menyeret ekonomi masuk jurang.Untuk mencegah bank bangkrut, kita butuh penyedia dana terakhir (lender of last resort) yang menalangi bank yang kekurangan dana likuid untuk membayar kewajibannya. Melalui amendemen UU Bank Indonesia (BI) yang baru disahkan, fungsi ini diserahkan kembali ke BI. Saat ini BI dan pemerintah sedang menyusun mekanisme kerjanya sambil menunggu UU Jaring Pengaman Finansial.Tak salah kalau BI kembali jadi penyedia dana terakhir perbankan. Hanya saja sulit menyembunyikan rasa khawatir kekuasaan ini kembali diselewengkan. Orang belum lupa betapa runyamnya permainan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia waktu krisis perbankan beberapa tahun lalu dan betapa berat beban yang ditanggung anggaran pemerintah yang membiayainya.Khawatir wajib hukumnya, tapi, bagaimanapun, penyedia dana terakhir tetap diperlukan. Bank ditakdirkan cacat likuiditas seumur hidup: sebagian besar aset bank ditanamkan dalam investasi berjangka panjang, dibiayai dari simpanan masyarakat berjangka pendek. Kapan pun penabung meminta, bank wajib mengembalikannya.Siapa datang duluan, dia yang pertama dilayani. Akibatnya, bank rentan terhadap penggembosan. Tanpa uluran tangan pemerintah, tidak hanya bank busuk, bank yang segar bugar pun bisa diserang penabung dan tewas seketika. Sekadar desas-desus cukup memicu penabung berbondong-bondong ke bank, berebut antre paling depan.Di samping itu, pasar antarbank tak selalu bekerja mulus menyeimbangkan likuiditas bank. Di kala krisis, banyak bank bersikap sangat hati-hati. Sekalipun surplus aset likuid, bank enggan meminjamkannya ke bank yang kekurangan karena khawatir tak bisa meminjam pada waktu diperlukan besok lusa. Apalagi, tak selalu mudah membedakan bank yang sehat dan sakit. Bank cari amannya saja, tidak meminjamkan dananya pada siapa pun. Kalau banyak bank yang berpikir serupa, kekhawatiran yang sebenarnya hanya ada di kepala bankir ini bisa jadi nyata (self-fulfilling prophecy).Ketika bank sehat dan busuk sama-sama diserbu penabung secara luas (sistemik) atau pasar antarbank meramalkan kematiannya sendiri, bank akan berjatuhan satu demi satu seperti rumah kartu. Karena bank juga urat nadi sistem pembayaran, ekonomi seperti terkena serangan jantung dan jatuh tak berdaya tanpa diduga.Di sinilah penyedia dana terakhir dibutuhkan. Untuk mengurangi penyelewengan, pemerintah dan BI memperketat mekanisme pencairannya: hanya bank sehat tapi sedang tak likuid yang dibantu, bank sakit dibubarkan. Setiap meminjam, bank harus menyerahkan kolateral likuid yang senilai. Keputusan akhir dibuat setelah aksi penyelamatan alternatif gagal, oleh BI dan pemerintah. Kriteria krisis sistemik juga tak dijelaskan untuk menghindari moral hazard (aji mumpung).Bank sehat yang kesulitan likuiditas akan segera dibantu: bank menyerahkan kolateral surat berharga dan likuiditas pun disuntikkan. Penabung lega karena bank yang diserbu ternyata sehat, ketakseimbangan likuiditas pun teratasi, ramalan kiamat di pasar antarbank pun dibuyarkan. Keambrukan perbankan bisa dihindari dan ekonomi tak tergores sedikit pun.Itu skenario indah di atas kertas. Di lapangan lain lagi ceritanya. Maunya, bantuan diberikan hanya pada bank sehat, bank busuk sudah sepantasnya dibubarkan. Tapi, bagi BI sekalipun, tak mudah menilai kesehatan bank. Apalagi intervensi [...]



Memperkokoh pilar perbankan

2013-10-21T15:18:54.258+08:00

Koran Tempo 15/01/2004. Megah, gemerlap, dan ditopang pilar-pilar setebal beringin. Itulah potret tipikal kantor bank di negeri ini. Yang sebenarnya, bank rapuh seperti rumah kartu remi, salah sedikit bisa tumbang berantakan tanpa terduga.Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang diluncurkan pekan lalu adalah jurus terbaru Bank Indonesia (BI) memperkokohnya. Sekilas, API memberi harapan, dengan sejumlah catatan.Setelah pengalaman buruk krisis perbankan 1998, harapanlah yang kita butuhkan. Dan, harapan jugalah yang kita dapatkan. Semua kata indah yang bisa Anda bayangkan tentang perbankan termuat dalam kebijakan itu: perbankan yang sehat, kuat, berdaya saing, efisien.Tak hanya itu, BI juga mengusulkan program konkret dan tegas untuk mencapainya. Targetnya, dalam 10-15 tahun, akan lahir beberapa bank berdaya saing internasional, beberapa bank beroperasi nasional, serta sejumlah bank khusus dan daerah.Tapi, semua ini dengan catatan. Bermimpi punya perbankan yang kuat adalah satu hal, namun merancang aturan terperinci dan melaksanakannya secara konsisten sama sekali bukan pekerjaan gampang. Justru aturan terperinci dan konsistensi itulah inti pekerjaan yang sebenarnya.Mari kita lihat beberapa program API yang paling penting. Pertama, untuk memperkuat struktur perbankan, bank diwajibkan memiliki modal paling sedikit Rp 100 miliar pada 10-15 tahun dari sekarang. Kalau tidak, bank diturunkan ke kelas BPR. Untuk jadi Bank Internasional perlu modal Rp 50 triliun. Bank Nasional butuh paling sedikit Rp 10 triliun.Aturan ini terapi kejut bagi perbankan nasional. Sebagian besar bank saat ini adalah bank liliput dengan modal seadanya, ratusan atau bahkan hanya puluhan miliar. Kendati kecil, bank-bank ini banyak yang beroperasi secara nasional dan menawarkan produk yang hampir sama dengan bank besar seperti Mandiri atau BNI. Kalau ingin tetap beroperasi secara nasional, mereka harus menambah modal setidaknya jadi Rp 10 triliun. Bank besar seperti Mandiri dan BNI pun perlu kerja keras menambah modal puluhan triliun hingga setidaknya jadi Rp 50 triliun kalau ingin beroperasi sebagai Bank Internasional.Kalau BI konsisten menjalankan API, bank-bank liliput ini mau tak mau harus menambah modal, dari dana segar pemilik lama maupun dengan menerbitkan saham baru di bursa. Kalau tidak, mereka perlu merger satu sama lain, atau setidaknya menerbitkan subordinated debt.Bayangkan ini benar terjadi, sebagian harapan kita akan jadi kenyataan. Makin banyak modal suatu bank, makin besar kemampuannya untuk menyerap kerugian sehingga terhindar dari insolvency dan kebangkrutan. Makin besar modal yang disetorkan pemegang saham, makin peduli mereka mengawasi tingkah laku manajer bank.Dengan modal puluhan triliun rupiah, beberapa Bank Internasional kita pun akan bisa bicara di tingkat regional, bersaing dengan DBS Bank-nya Singapura atau Bangkok Bank-nya Thailand. Di samping itu, BI juga akan lebih efektif mengawasi beberapa puluh bank dibanding harus memelototi seratus lebih bank kecil seperti sekarang.Akan tetapi, seperti kata pepatah Inggris, the devil's in the detail. Pembagian kelas perbankan tentu tidak sekadar pembatasan wilayah operasi, tapi juga penentuan produk dan kegiatan yang sesuai dengan kemampuan bank menyerap risiko. Tak hanya itu, pembagian ini juga harus mencegah tumpang tindih kegiatan antarkelas yang berujung pada kompetisi tak sehat.Masalahnya, tidak mudah memilah produk dan kegiatan keuangan apa yang boleh ditawarkan masing-masing kelas. Misalnya, apakah transaksi valuta boleh dilakukan bank nasional? Apakah hanya bank interna[...]



Ekonomi 2004: Bersiap tancap gas?

2013-10-21T15:19:25.577+08:00

Koran Tempo 29/12/2003. Mesin ekonomi naik ke persneling dua, diperkirakan tumbuh 4-5 persen. Itu konsensus prediksi ekonomi 2004. Tapi, akankah perkiraan menjadi kenyataan? Dan, bolehkah kita berharap ekonomi tumbuh lebih tinggi?Jawaban mudahnya: harus. Ekonomi sudah terlalu lama tertatih, tumbuh hanya 3-4 persen per tahun. Kalau kita tak mau pengangguran terus menumpuk, ekonomi perlu segera tumbuh tinggi 6-7 persen seperti sebelum resesi.Jawaban realistisnya: sulit. Karena pemerintah membelenggu tangannya sendiri untuk menurunkan defisit anggaran, kebijakan fiskal cenderung kontraktif, tak berdaya stimulus. Akibatnya, nasib ekonomi bergantung sepenuhnya pada garis tangannya sendiri. Kalau beruntung, ekonomi berputar cepat. Sebaliknya, kalau buntung, ekonomi tumbuh sekadarnya.Tapi sulit bukan berarti tak mungkin. Lagi pula, banyak alasan untuk berharap pada 2004.Lihat potret makroekonomi Indonesia yang makin berkilau. Kurs cenderung menguat, inflasi turun drastis, suku bunga perlahan mengikuti. Defisit anggaran terus ditekan, begitu juga dengan rasio utang luar negeri terhadap ekonomi. Peringkat utang luar negeri pemerintah pun naik kelas. Bursa saham tak ketinggalan, indeks berpacu ke tingkat tertingginya dalam empat tahun terakhir.Kritikus paling tajam sekalipun, mau tak mau, angkat topi.Potret memukau tentu tak cukup. Rupiah boleh menguat, inflasi boleh turun. Tapi apa artinya kalau pertumbuhan tetap rendah, kalau kemiskinan dan pengangguran terus bertambah?Kuncinya adalah kurs stabil dan inflasi rendah. Bukan karena keduanya syarat utama pertumbuhan, tapi karena respons Bank Indonesia sangat bergantung padanya.Selama ini kebijakan moneter praktis digunakan hanya untuk menjaga rupiah dan menurunkan inflasi. Sekarang, ketika inflasi masuk kandang, kita mungkin boleh berharap BI lebih bebas memainkan kebijakan moneter untuk juga mengakomodasi potensi ekspansi ekonomi.Suku bunga kredit juga sudah turun perlahan. Setelah menyusut dua tahun terakhir, pasok uang tumbuh lagi, secara riil 6-8 persen per tahun sejak Mei lalu. Ekspansi uang sebesar ini lebih dari cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan 4-5 persen tahun depan, atau bahkan lebih.Kondisi moneter kondusif. Bagaimana dengan potensi pertumbuhan ekonomi?Dulu, banyak yang khawatir ekspansi ekonomi akan kehabisan bensin di tengah jalan. Maklum, katanya, pertumbuhan beberapa tahun terakhir yang dipacu konsumsi tak akan berkelanjutan. Apalagi, katanya juga, konsumsi mulai melambat.Ternyata, konsumen terus belanja dan belanja. Seperti pengalaman pascaresesi di negara lain, konsumsi terus memimpin pemulihan ekonomi. Memang pernah agak melambat, tapi kuartal ketiga 2003 konsumsi swasta kembali tumbuh tegar, hampir 5 persen secara tahunan.Sekarang, keraguan pada konsumsi cenderung dikesampingkan, setidaknya untuk tahun depan. Semua ekonom tampaknya setuju konsumsi terus melaju. Berkat pesta kampanye dan pemilu.Pemilu, dengan rapat koordinasi, kampanye, dan pengerahan massa partai politiknya, seakan jadi stimulus ekonomi pada 2004. Tradisi bagi-bagi uang untuk "membeli suara" kotor secara politik, tapi dampaknya pada pertumbuhan ekonomi positif karena meningkatkan konsumsi dan memutar roda ekonomi lebih cepat.Jadi, konsumsi yang merupakan 70 persen ekonomi sekali lagi akan menjadi motor pertumbuhan. Sepanjang pemilu tak gaduh, ekspansi konsumsi tahun depan tak mungkin tersendat. Apalagi sentimen konsumen pada prospek ekonomi seperti diindikasikan berbagai survei juga makin positif.Bagaimana dengan investasi?Sayangnya, investasi bisnis diperk[...]



Belajar dari skandal perbankan

2013-10-21T15:19:54.579+08:00

Koran Tempo 11/12/2003. Sebagai penabung, direksi, komisaris, atau pengawas bank, apa yang bisa kita pelajari dari huru-hara BNI dan BRI?Pelajaran yang mungkin paling nyata adalah bisnis kotor perbankan ternyata sangat menguntungkan. Rp 1,7 triliun sungguh melimpah-ruah. Siapa yang tak tergetar memegang uang sebanyak ini, sekalipun hanya dalam mimpi?Sudah untung besar, risiko buntung kecil. Kalau tertangkap, hotel prodeo ganjarannya. Tapi kalau sempat kabur ke alam maya, sampai akhir hayat dijamin hidup mewah.Kalaupun sial, perangkat hukum tak mudah menjerat. Dibantu pengacara kenamaan, perampok bank bisa berkelit bagai belut, bebas dari segala tuntutan. Mereka bisa lenggang kangkung, berjas, berdasi, segera berbisnis kembali bak pengusaha mumpuni, termasuk merampok bank lagi.Apalagi tak perlu otak sejenius Einstein untuk membobol bank. Pada kasus BNI, mereka pura-pura jadi eksportir, menjual L/C dari bank antah-berantah ke bank lokal, dan melengkapinya dengan dokumen pengapalan palsu. Kasus BRI lebih telanjang lagi: deposito orang lain secara ilegal dijadikan agunan kredit. Mereka memperoleh uang miliaran rupiah dalam sekejap. Apa tak sedap?Mereka tentu perlu menghipnotis pejabat bank untuk melanggar rambu-rambu operasi perbankan. Atau kalau tak mampu menyihir, mengajaknya bekerja sama.Itu sebabnya, kalau tidak dibereskan secara klinis, skandal ini mungkin akan menginspirasi calon perampok baru. Mereka bisa meminjam teknik lama, atau merancang skema penipuan yang lebih licin, mempertaruhkan hidup mewah seumur hidup dengan kurungan penjara. Taruhan yang mungkin terlalu menggiurkan buat sebagian orang.Sebagai pengawas bank, Bank Indonesia (BI) mengaku bertanggung jawab secara moral. Syukurlah mereka sadari itu. Tapi, karena musibah ini sama sekali bukan barang baru, BI juga perlu meninjau ulang keefektifan regulasi dan pengawasan perbankan yang dijalankan saat ini.Entah sudah berapa kali perbankan dibobol. Teknik penipuannya mirip. Sebagian bahkan melibatkan orang yang sama.Senang mendengar BI akan menguji kepatutan dan kelayakan kepala cabang, tidak hanya direksi, komisaris, dan pemegang saham. Semoga saja prosesnya tidak memperlambat rencana ekspansi perbankan, dan tenaga BI tidak tersedot pekerjaan baru ini. Mulai tahun depan BI juga akan mewajibkan bank besar mempekerjakan direksi khusus manajemen risiko.Sebagian direksi mungkin ketar-ketir. Tapi tak perlu terlalu khawatir. Sekalipun bank terancam rugi ratusan miliar, posisi direksi cukup aman sepanjang mereka tidak terlibat secara langsung. Cukup cuci tangan dan salahkan bawahan. Di negeri ini, mengundurkan diri sebagai wujud pertanggungjawaban moral belum membudaya.Yang sulit berkelit adalah direktur kepatuhan. Bank begitu mudah dibobol, dan ini menunjukkan pekerjaan mereka, pengawasan internal bank, tidak berjalan mulus.Pak Komisaris? Tak tersentuh. Mereka hanya perlu menilai kinerja direksi. Operasi perbankan dari hari ke hari di luar jangkauan mereka. Kalau direksi saja tak perlu mundur, apalagi komisaris, bukan?Sebagai penabung, kita telah banyak belajar. Tak ada kepanikan, tak ada kerusuhan. Kalaupun Anda punya tabungan di BNI atau BRI, besar kemungkinan Anda tenang-tenang saja, tak perlu memindahkan tabungan ke bank lain. Toh, pemerintah menjamin semuanya. Apalagi risiko di bank lain juga bukan berarti lebih rendah.Ini menyejukkan hati. Artinya, program penjaminan pemerintah bekerja sempurna. Tapi, di sisi lain, ini juga mengkhawatirkan. Kita penabung merasa tak perlu menghukum bank yang sembrono [...]



Anggaran konservatif habis

2013-10-21T15:20:23.446+08:00

Koran Tempo 13/11/2003. Tambah sekian triliun di pos itu, kurang sekian di sini, dan dua bulan pembahasan, akhirnya APBN 2004 siap tersaji, disahkan DPR pada Senin lalu.Kecuali target pertumbuhan ekonomi yang naik dari 4,5 ke 4,8 persen, APBN 2004 tak banyak beda dengan anggaran usulan pemerintah. Defisit anggaran Rp 24 triliun, 1,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutupi defisit dan beban utang, pemerintah menerbitkan obligasi Rp 32,5 triliun. Gaji pegawai negeri tak akan dinaikkan, tapi ada gaji ke-13. Subsidi bahan bakar minyak dan listrik tidak diutak-atik.Bagaimana dengan stimulus ekonomi? Bermimpi pun jangan.Ini kabar gembira sekaligus menyedihkan. Menggembirakan karena pemerintah berusaha keras menjaga keberlanjutan fiskal, konsisten menurunkan defisit anggaran dan beban utang luar negeri. Defisit anggaran terus ditekan dari 2 persen tahun lalu dan 1,8 tahun ini menjadi 1,2 persen pada 2004. Rasio utang luar negeri terhadap PDB ditargetkan sekitar 60 persen, turun dari 100 persen lebih dua tahun lalu.Jelas sikap fiskal yang sangat hati-hati menyenangkan pemodal asing. Defisit yang lebih rendah mengindikasikan risiko gagal bayar utang yang lebih kecil. Peringkat utang pemerintah akan terdongkrak dan kurs rupiah lebih aman dari guncangan. Dana Moneter Internasional dan negara kreditor Indonesia pasti memuji.Sekalipun mungkin terpaksa, keputusan pemerintah yang tidak ngotot menekan defisit lebih rendah lagi hingga 1 persen dari PDB juga patut diacungi jempol. Pemerintah tidak memaksakan diri memotong subsidi BBM dan listrik dan pada saat yang sama masih memberi pegawai negeri gaji ke-13. Maklum, 2004 tahun pemilu, masuk akal kalau pemerintah tidak memancing masalah di air yang bisa keruh sewaktu-waktu.Sayangnya, karena alasan yang sama APBN 2004 juga menyedihkan.Tak ada yang gratis di dunia ini. Kalau pemerintah terlalu hati-hati mengelola fiskal, terlalu cepat, dan drastis menurunkan defisit, kita harus membayarnya dengan anggaran yang superketat. Artinya hanya satu: jangan berharap anggaran mendorong pertumbuhan.Masalahnya, ekonomi Indonesia saat ini tumbuh rendah dan sangat membutuhkan stimulus fiskal. Kalau tidak, nasib ekonomi sangat bergantung pada kinerja ekonomi dunia. Kalau ekonomi dunia sehat, ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen atau lebih; tapi kalau ekonomi dunia sakit-sakitan seperti beberapa tahun terakhir, ekonomi Indonesia juga tak bisa bergerak cepat.Bukan berarti pemerintah boleh memanipulasi kebijakan fiskal dan moneter secara sembarangan seperti pada 1960-an dulu. Cara seperti itu sangat berbahaya dan sama sekali tidak berguna. Bukan untung yang diperoleh, justru buntung dua kali: ekonomi yang ingin distimulasi tidak banyak terpengaruh dan inflasi meningkat tajam.Sekalipun ekonomi berjalan pelan, pemerintah juga tidak boleh pesta belanja dengan fiskal yang ekspansif sesuka hatinya. Apalagi saat ini kita jelas tidak akan mampu membayarnya. Utang yang menumpuk, aset siap jual yang menipis, dan beban subsidi yang besar sangat membatasi ruang gerak kebijakan fiskal.Yang kita harapkan sebenarnya tidak banyak: pemerintah sebaiknya tidak ngotot menekan defisit terlalu cepat dan drastis. Kesetimbangan fiskal tidak perlu harus tercapai pada 2006, tidak ada salahnya terlambat beberapa tahun lebih lama. Dengan demikian, pemerintah bisa lebih bebas mendorong pertumbuhan ekonomi, atau setidaknya tidak terlalu membatasi daya ekspansi alaminya.Intinya, sikap hati-hati pemerintah patut dipuji, tapi kalau [...]



Siap perdagangan bebas atau tidak

2013-10-21T15:21:03.747+08:00

Koran Tempo 30/10/2003. "Kita belum siap menghadapi perjanjian perdagangan bebas (FTA)," kata Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Jakti minggu lalu. Mengapa? Indonesia masih menunggu hasil pembicaraan lanjutan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Jenewa, Desember nanti, sektor perbankan dan pasar modal perlu diperkuat, dan banyak undang-undang pendukung FTA yang perlu disiapkan. Dorodjatun mungkin menceritakan kenyataan yang sebenarnya, tapi bagaimanapun pengakuan itu tetap mengagetkan. Bagaimana tidak, kalau kita sebenarnya sudah lama terjun ke dalam arus liberalisasi perdagangan. Hambatan tarif produk pertanian yang tabu disentuh di banyak negara pun sempat dihapuskan ketika kita meminta bantuan IMF mengatasi krisis beberapa tahun lalu. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN (AFTA) sudah berlaku efektif sejak Januari tahun ini, sebagian besar dengan tarif serendah 0-5 persen. Baru-baru ini, dalam Bali Concord II, disepakati percepatan liberalisasi perdagangan sektor jasa. Lebih jauh, ASEAN juga sedang menyiapkan FTA dengan tiga raksasa ekonomi dunia--Jepang, Cina, dan India--selambat-lambatnya dalam 10 tahun dari sekarang. Lalu, setelah terseret arus liberalisasi, apa gunanya mengatakan kita belum siap dan kemudian tak bekerja keras mematut diri? Lebih membingungkan lagi, pemerintah justru bersikap menunggu. Kata Dorodjatun, mungkin pemerintah baru hasil Pemilu 2004 yang bisa lebih menentukan FTA perlu dipercepat atau tidak. Setelah kegagalan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) di Cancun bulan lalu, sikap berdiam diri seperti ini makin dipertanyakan lagi. Betul, pembicaraan lanjutan akan diadakan pada Desember nanti. Tapi, di tengah pertentangan kepentingan antara negara maju dan berkembang tentang subsidi pertanian di negara maju dan isu Singapura, prospek WTO tidak terlalu menjanjikan. Karena pembicaraan WTO yang bertele-tele tak tentu arah, banyak negara yang tidak sabar dan kemudian secara sendiri-sendiri mengikat kesepakatan perdagangan bebas dengan mitra dagang utamanya. Negara-negara ASEAN pun tidak terkecuali. Sekalipun berhasil meluncurkan AFTA, segudang masalah masih mendera. Harmonisasi prosedur dan standar impor masih terbelakang. Institusi independen yang menyelesaikan pertentangan antaranggota belum ada. Mekanisme yang mengawasi aturan-aturan AFTA seperti "asal barang" tidak efektif. Hambatan perdagangan industri kesayangan masing-masing anggota, misalnya otomotif bagi Malaysia, masih dikecualikan dari percepatan penghapusan tarif. Ditimpa segudang masalah internal, secara eksternal ASEAN juga tidak kompak bagaimana membina FTA dengan negara lain. Akibatnya, Singapura misalnya sudah menandatangani bilateral FTA dengan Selandia Baru, Masyarakat Eropa, Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Sederet FTA dengan negara lain seperti Meksiko, Kanada, Cina, Korea Selatan, dan India sedang dalam pembahasan. Thailand, Filipina, dan Malaysia tidak kalah agresif. Thailand misalnya membina bilateral FTA dengan Cina, India, Australia, Jepang, Peru, Meksiko, Afrika Selatan, dan Selandia Baru. Di tengah konferensi APEC di Thailand baru-baru ini, AS dan Thailand sepakat untuk segera memulai negosiasi FTA. Cina juga tidak ketinggalan. Dalam kunjungannya keliling Asia Tenggara dan Australia baru-baru ini, Presiden Hu Jintao menjajaki kemungkinan menjalin FTA dengan Australia dan Selandia Baru. Bagi negara berkembang, jalan sendiri-sendiri membina bilateral FTA sebenarnya bukan langkah mudah. K[...]



Lagu lama di akhir tahun

2013-10-21T15:21:30.292+08:00

Koran Tempo 16/10/2003. Tak terasa Oktober sudah, saatnya kita mendengar prediksi ekonomi tahun depan suguhan para ekonom. Lagu lama yang setiap akhir tahun dinyanyikan ulang: ekonomi belum pulih, hanya dipacu konsumsi sementara investasi jalan di tempat. Pertumbuhan rendah, mungkin hanya 4-5 persen. Pengangguran pun terus bertambah. Yang menarik, kali ini dengan aransemen baru. Nada suram pesimistis yang mewarnai prediksi akhir tahun sejak resesi 1998 tak terdengar lagi. Setidaknya tidak senyaring dulu. Mungkin para ekonom mulai melihat cahaya di ujung lorong krisis. Ekonomi memang masih berjalan pelan, belum akan tumbuh 6-7 persen seperti dulu, tapi pemulihan ekonomi setidaknya sudah tepat arah. Rasanya belum lama kita mendengar kor "pertumbuhan yang dipacu konsumsi (consumption led-growth) tidak berkelanjutan". Versi ekstremnya menakutkan, kalau investasi tak segera bangkit, Indonesia bisa masuk resesi kedua. Tahun lalu sebagian ekonom bahkan menyalakan tanda bahaya: motor konsumsi ini pun mulai kehabisan tenaga. Waktu terus berlalu, kuartal demi kuartal, tahun demi tahun, dan konsumsi tetap tegar, tumbuh sekitar 5 persen per tahun. Kalau kita beruntung seperti pada 2000, ekonomi dunia melaju cepat dan ekonomi Indonesia tumbuh hampir 5 persen. Sebaliknya kalau ekonomi dunia melambat seperti tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia sekadar beringsut-ingsut, tumbuh hanya 3-4 persen per tahun. Ini ketika pembentukan modal tetap bruto praktis masih jalan di tempat. Kehebatan konsumsi memacu pertumbuhan sebenarnya tak mengherankan. Secara alami, ekonomi yang baru bangkit dari resesi biasanya didorong oleh ekspansi konsumsi. Investasi menyusul belakangan, ketika aktivitas ekonomi giat kembali dan roda produksi dipacu mendekati kapasitas penuh. Konsumsi juga menjadi motor utama pemulihan ekonomi di negara yang terkena krisis lainnya seperti Thailand dan Malaysia. Bedanya, kedua negara tetangga ini bangkit lebih dulu ketika ekonomi dunia segar bugar dan sudah mulai mendapat suntikan investasi. Ekonomi Amerika Serikat selama beberapa tahun terakhir juga terselamatkan oleh konsumsi, sehingga resesi pada 2001 hanya berlangsung singkat dan ekonomi AS segera tumbuh kembali. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, peran konsumsi lebih krusial lagi karena 70 persen dari ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi setidaknya bisa menjadi penyangga pertumbuhan kalau kinerja investasi dan ekspor-impor memburuk. Kebutuhan pokok pangan dan sandang yang mendominasi konsumsi juga membuat konsumsi lebih tahan banting sebagai motor pertumbuhan. Ekonomi boleh morat-marit, tapi makan wajib hukumnya. Kecuali konsumen tiba-tiba pesimis sekali pada prospek ekonomi, pertumbuhan konsumsi tetap bisa diandalkan. Singkatnya, ekonomi riil selama beberapa tahun terakhir sebenarnya tak banyak berubah. Prediksi ekonomi saat ini terdengar lebih merdu sebagian karena komentator tampaknya mulai berdamai dengan konsumsi dan mengapresiasi kontribusinya. Pertumbuhan yang dipacu konsumsi ternyata tak buruk, justru sangat bagus bagi ekonomi yang baru bangkit dari resesi. Tentu perkembangan impresif sisi moneter dari ekonomi juga membuat sebagian komentator berubah lebih optimistis. Inflasi turun ke 6 persen, setidaknya untuk sementara ketika dolar sedang melemah. Rupiah juga terus menguat. Sekalipun program ekonomi Dana Moneter Internasional (IMF) akan dihentikan, peringkat utang pemerintah juga membaik. Mungkin titik lemah ekono[...]